Page 368 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 368
Gugatan itu memohon Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja terhadap UUD 1945 yang diserahkan oleh Ketua KSPI, Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal
KSPI, Ramidi.
Selain melakukan upaya konstitusional melalui jalur Mahkamah Konstitusi, KSPI juga akan
melakukan melanjutkan aksi-aksi dan mogok kerja sesuai dengan hak konstitusional buruh yang
diatur dalam undang-undang.
Dia menegaskan bahwa mereka kecewa dengan penandatanganan tersebut dan mendesak
Jokowi mencabut dan membatalkannya.
"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," jelasnya.
KSPI beralasan dalam UU Cipta Kerja 11/2020 itu banyak pasal yang merugikan buruh karena
sistem upah murah kembali berlaku, PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing
seumur hidup, rawan Pemutusan Hubungan Kerja, hingga nilai pesangon yang dikurangi dari 32
menjadi 25 kali upah.
Diketahui, Jokowi telah menandatangani UU Cipta Kerja yang diberi nomor UU 11/2020 pada
Senin (2/11/2020), jumlah halaman UU tersebut sebanyak 1.187 halaman.
"Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 186 yang dikutip
Suara.com dari salinan UU Cipta Kerja, Senin (2/11/2020) malam.
Salinan UU Cipta Kerja yang berisi 1.187 halaman itu kini bisa diakses publik melalui laman
Setneg.go.id.
367
