Page 372 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

bisa tidak, dan Gubernur Ganjar Pranowo memilih tidak melaksanakan dan berpedoman pada
PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. SE Menaker memang harus diabaikan. Tidak hanya oleh
Ganjar, tapi oleh kepala daerah lain di Indonesia, karena SE itu kedudukannya masih di bawah
PP.

Meskipun kenaikan UMP Jateng sebesar 3,27% sebenarnya masih sangat jauh jauh dari harapan
buruh, tetapi buruh merasa bersyukur masih ada kenaikan di tengah kondisi pandemi saat ini.
"Ya sebenarnya masih belum cukup, tapi kami merasa bersyukur masih ada kenaikan," ucapnya.

Heru berhap, kenaikan UMP 2021 diikuti pada kenaikan UMK di 35 Kabupaten/Kota. Bupati/Wali
Kota diminta menyesuaikan dengan memedomani survei kebutuhan hidup layak, pertumbuhan
ekonomi dan inflasi, karena UMP adalah pedoman untuk Bupati/Wali Kota dalam penetapan UMK
Untuk itu KSPN berharap Ganjar Pranowo mau mendorong daerah untuk menaikkan UMK
Menurut Heru, pandemi Covid19 memang memukul banyak sektor, termasuk industri. Namun,
tidak bisa menjadi alasan pemerintah tidak menaikkan upah buruh, karena tidak semua
perusahaan terdampak akibat pandemi ini dan masih bisa berproduksi.

Hal senada disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Elly
Rosita Silaban. Kepada wartawan di Semarang, Elly mengatakan, keputusan Ganjar
mengabaikan SE Menaker dan tetap menaikkan UMP 2021 sangat tepat. "Saya kira itu bagus
dan harus dicontoh kepala daerah lain di Indonesia. Pak Ganjar sudah memprakarsai menaikkan
UMP tahun depan sebesar 3,27%. Gubernur lain di negeri ini tidak boleh kalah dan minimal
mengikuti keberanian Gubernur Jawa Ifengah," tutur Elly Rosita.

Elly mengatakan Ganjar memahami betul kondisi di daerahnya. Itu yang menjadi patokan bahwa
upah buruh sebenarnya masih bisa dinaikkan, meskipun masih dalam kondisi pandemi, sehingga
Ganjar memutuskan tidak menggunakan SE Menaker, melainkan tetap berpedoman pada PP 78
tahun 2015. (Bdi)

371