Page 376 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 376

Judul               Beberapa Pasal Klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja Dinilai
                                    Merugikan Buruh Versi KSPI
                Nama Media          tribunnews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/03/beberapa-pasal-
                                    klaster-ketenagakerjaan-dalam-uu-cipta-kerja-dinilai-merugikan-buruh-
                                    versi-kspi
                Jurnalis            Seno Tri Sulistiyono
                Tanggal             2020-11-03 10:18:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Narasumber

              negative  -  Said  Iqbal  (Presiden  KSPI)  Setelah  kami  pelajari,  isi  undang-undang  tersebut
              khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh

              negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Penggunaan frasa dapat dalam penetapan upah minimum
              kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja
              gubernur tidak menetapkan UMK

              negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jika hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum di
              Bekasi akan turun. Dengan kata lain, berlakunya UU Cipta Kerja mengembalikan kepada rezim
              upah murah
              neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Padahal dalam UU No 13 Tahun 2003, PKWT atau karyawan
              kontrak batas waktu kontraknya dibatasi maksimal 5 tahun dan maksimal 3 periode kontrak

              neutral  -  Said  Iqbal  (Presiden  KSPI)  Hal  ini  mengesankan  negara  melegalkan  tenaga  kerja
              diperjual belikan oleh agen penyalur. Padahal di dunia internasional, outsourcing disebut dengan
              istilah modern slavery (perbudakan modern)

              neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI meminta penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya
              dibatasi 5 jenis pekerjaan saja sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003



              Ringkasan

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11
              Tahun 2020 dicabut, karena sangat merugikan buruh.

              "Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
              hampir  seluruhnya  merugikan  kaum  buruh,"  kata  Presiden  KSPI  Said  Iqbal,  Jakarta,  Selasa
              (3/11/2020).

                                                           375
   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381