Page 377 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 377
BEBERAPA PASAL KLASTER KETENAGAKERJAAN DALAM UU CIPTA KERJA DINILAI
MERUGIKAN BURUH VERSI KSPI
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11
Tahun 2020 dicabut, karena sangat merugikan buruh.
"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Jakarta, Selasa
(3/11/2020).
Berdasarkan kajian dan analisa yang dilakukan KSPI terhadap UU Cipta Kerja, khusus klaster
ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang merugikan kaum buruh.
Beberapa pasal tersebut antara lain: - Berlakunya Kembali Sistem Upah Murah Hal ini terlihat
dengan adanya sisipan Pasal 88C Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah
minimum provinsi dan Pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah
minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
"Penggunaan frasa dapat dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat
merugikan buruh. Penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK,"
ujar Said.
Said menilai, hal tersebut akan mengakibatkan upah murah, misalnya UMP 2019 di Jawa Barat
sebesar Rp 1,8 juta dan UMK Bekasi sebesar Rp 4,2 juta.
"Jika hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi akan turun. Dengan kata lain,
berlakunya UU Cipta Kerja mengembalikan kepada rezim upah murah," papar Said.
- PKWT atau Karyawan Kontrak Seumur Hidup UU No. 11 Tahun 2020 menghilangkan periode
batas waktu kontrak yang terdapat di dalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003.
Akibatnya, kata Said, pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang dan terus-menerus tanpa
batas periode menggunakan PKWT atau karyawan.
Dengan demikian, PKWT (karyawan kobntrak) bisa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah
diangkat menjadi PKWTT (karyawan tetap). Hal ini berarti, tidak ada job security atau kepastian
bekerja.
"Padahal dalam UU No 13 Tahun 2003, PKWT atau karyawan kontrak batas waktu kontraknya
dibatasi maksimal 5 tahun dan maksimal 3 periode kontrak," ucapnya.
- Outsourcing Seumur Hidup UU Cipta Kerja mengapus Pasal 64 dan 65 UU No 13 Tahun 2003.
Selain itu, juga menghapus batasan lima jenis pekerjaan yang terdapat di dalam Pasal 66 yang
memperbolehkan penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya untuk cleaning service, cattering,
security, driver, dan jasa penunjang perminyakan.
Dengan demikian, semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan utama atau pekerjaan pokok dalam
sebuah perusahaan bisa menggunakan karyawan outsourcing.
"Hal ini mengesankan negara melegalkan tenaga kerja diperjual belikan oleh agen penyalur.
Padahal di dunia internasional, outsourcing disebut dengan istilah modern slavery (perbudakan
modern)," tutur Said.
"KSPI meminta penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya dibatasi 5 jenis pekerjaan saja
sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003," sambungnya.
376
