Page 381 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 381
KSPI Minta UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Dicabut, Said Iqbal: Merugikan Buruh
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia meminta agar UU Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut atau dibatalkan.
"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa
(3/11/2020).
Menurut kajian dan analisis yang dilakukan KSPI bahwa dalam salinan UU No 11 Tahun 2020
khususnya klaster ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang merugikan kaum buruh. Yang
merugikan di antaranya berlakunya kembali sistem upah murah, PKWT atau karyawan kontrak
seumur hidup, outsourcing seumur hidup, dan nilai pesangon dikurangi.
"Oleh karena itu KSPI meminta nilai pesangon dikembalikan sesuai isi UU 13/2003," tuturnya.
Hal lainnya yang disoroti buruh dari UU No 11 Tahun 2020 adalah PHK menjadi mudah dengan
hilangnya frasa batal demi hukum terhadap PHK yang belum ada penetapan dari lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
KPSI juga menilai Tenaga Kerja Asing (TKA) buruh kasar cenderung akan mudah masuk ke
Indonesia karena kewajiban memiliki izin tertulis menteri diubah menjadi kewajiban memiliki
rencana penggunaan tenaga kerja asing yang sifatnya pengesahan. Selain itu, cuti panjang
berpotensi hilang karena menggunakan frasa dapat, jam kerja dalam penjelasan UU No 11 Tahun
2020 memberi peluang ketidakjelasan batas waktu kerja.
"Ini berpotensi menyebabkan buruh tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan
pensiun, dan beberapa sanksi pidana yang sebelumnya ada menjadi dihilangkan," terang dia.
UU Cipta Kerja Mulai Berlaku, Kini Berisi 1.187 Halaman Undang-Undang Cipta Kerja kini resmi
diundangkan setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11/2020). Draf resmi
UU Cipta Kerja ini juga telah diunggah pemerintah di situs Kementerian Sekretariat Negara, yang
beralamat di https://jdih.setneg.go.id.
Secara resmi, aturan ini bernama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kali ini, draf resmi UU Cipta Kerja memiliki 1.187 halaman. Sebelum draf resmi ini beredar,
masyarakat sempat dibuat bingung karena sejak pengesahan di rapat paripurna DPR pada 5
Oktober 2020, tidak ada versi resmi draf final sejak berbentuk RUU Cipta Kerja.
Pada 5 Oktober 2020 sebelum rapat paripurna berlangsung, Kompas.com mendapatkan draf
versi 905 halaman dari dua pimpinan Badan Legislatif DPR. Kemudian, beredar versi 1.035
halaman yang dikonfirmasi oleh Sekjen DPR Indra Iskandar pada 12 Oktober 2020.
Sehari kemudian, 13 Oktober 2020, DPR kembali mengonfirmasi mengenai versi 802 halaman,
dengan isi yang disebut tidak berbeda dengan versi 1.035 halaman.
Adapun, draf UU Cipta Kerja dengan 1.187 halaman ini sejalan dengan pernyataan PP
Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia, yang mengaku menerima draf dengan jumlah
halaman seperti yang dimaksud. Hal ini kemudian dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara
Pratikno. Menurut dia, tidak ada perubahan yang signifikan antara draf itu dengan yang
disampaikan DPR.
"Substansi RUU Cipta Kerja dalam format yang disiapkan Kemensetneg (1.187 halaman) sama
dengan naskah RUU Cipta Kerja yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden," ucapnya, pada
23 Oktober 2020.
380
