Page 386 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 386
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan KSPSI AGN gerak cepat merespons naskah
setebal 1.188 UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang telah ditandatangani Presiden Joko
Widodo. "Menyikapi hal itu, pagi ini KSPI dan KSPSI AGN secara resmi akan mendaftarkan
gugatan judicial review ke MK terhadap uji materiil UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,"
kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa (3/11/2020).
TOLAK UU CIPTA KERJA, SELAIN TEMPUH JALUR JUDICIAL REVIEW, KSPI AKAN
LANJUTKAN AKSI MOGOK KERJA
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan KSPSI AGN gerak cepat merespons naskah
setebal 1.188 UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang telah ditandatangani Presiden Joko
Widodo. "Menyikapi hal itu, pagi ini KSPI dan KSPSI AGN secara resmi akan mendaftarkan
gugatan judicial review ke MK terhadap uji materiil UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,"
kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Selain melakukan upaya konstitusional melalui jalur Mahkamah Konstitusi, KSPI juga akan
melakukan melanjutkan aksi-aksi dan mogok kerja sesuai dengan hak konstitusional buruh yang
diatur dalam undang-undang dan bersifat anti kekerasan (non violence).
"Kami juga menuntut DPR untuk menerbitkan legislatif review terhadap UU No 11 tahun 2020
dan melakukan kampanye/sosialisasi tentang isi pasal UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang merugikan kaum buruh tanpa melakukan hoaks atau disinformasi," tegas Said Iqbal.
Sebelumnya KSPI dan serikat buruh lainnya sudah bertandang ke MK untuk mengajukan uji
materi UU Cipta Kerja. Namun karena belum diteken oleh Presiden Jokowi, KSPI hanya bisa
menyampaikan pernyataan sikap dan konsultasi ke MK.
Diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun
2020 pada Senin (2/11/2020) malam. Naskah UU tersebut setebal 1.187 halaman dan sudah
bisa diakses publik di website resmi Sekretariat Negara (Setneg) jdih.setneg.go.id.
KSPI Minta UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Dicabut, Said Iqbal: Merugikan Buruh
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia meminta agar UU Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut atau dibatalkan.
"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa
(3/11/2020).
Menurut kajian dan analisis yang dilakukan KSPI bahwa dalam salinan UU No 11 Tahun 2020
khususnya klaster ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang merugikan kaum buruh. Yang
merugikan di antaranya berlakunya kembali sistem upah murah, PKWT atau karyawan kontrak
seumur hidup, outsourcing seumur hidup, dan nilai pesangon dikurangi.
"Oleh karena itu KSPI meminta nilai pesangon dikembalikan sesuai isi UU 13/2003," tuturnya.
Hal lainnya yang disoroti buruh dari UU No 11 Tahun 2020 adalah PHK menjadi mudah dengan
hilangnya frasa batal demi hukum terhadap PHK yang belum ada penetapan dari lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
KPSI juga menilai Tenaga Kerja Asing (TKA) buruh kasar cenderung akan mudah masuk ke
Indonesia karena kewajiban memiliki izin tertulis menteri diubah menjadi kewajiban memiliki
rencana penggunaan tenaga kerja asing yang sifatnya pengesahan.
385
