Page 387 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 387
Selain itu, cuti panjang berpotensi hilang karena menggunakan frasa dapat, jam kerja dalam
penjelasan UU No 11 Tahun 2020 memberi peluang ketidakjelasan batas waktu kerja.
"Ini berpotensi menyebabkan buruh tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan
pensiun, dan beberapa sanksi pidana yang sebelumnya ada menjadi dihilangkan," terang dia.
UU Cipta Kerja Mulai Berlaku, Kini Berisi 1.187 Halaman Undang-Undang Cipta Kerja kini resmi
diundangkan setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11/2020). Draf resmi
UU Cipta Kerja ini juga telah diunggah pemerintah di situs Kementerian Sekretariat Negara, yang
beralamat di https://jdih.setneg.go.id.
Secara resmi, aturan ini bernama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kali ini, draf resmi UU Cipta Kerja memiliki 1.187 halaman. Sebelum draf resmi ini beredar,
masyarakat sempat dibuat bingung karena sejak pengesahan di rapat paripurna DPR pada 5
Oktober 2020, tidak ada versi resmi draf final sejak berbentuk RUU Cipta Kerja.
Pada 5 Oktober 2020 sebelum rapat paripurna berlangsung, Kompas.com mendapatkan draf
versi 905 halaman dari dua pimpinan Badan Legislatif DPR.
Kemudian, beredar versi 1.035 halaman yang dikonfirmasi oleh Sekjen DPR Indra Iskandar pada
12 Oktober 2020. Sehari kemudian, 13 Oktober 2020, DPR kembali mengonfirmasi mengenai
versi 802 halaman, dengan isi yang disebut tidak berbeda dengan versi 1.035 halaman.
Adapun, draf UU Cipta Kerja dengan 1.187 halaman ini sejalan dengan pernyataan PP
Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia, yang mengaku menerima draf dengan jumlah
halaman seperti yang dimaksud. Hal ini kemudian dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara
Pratikno. Menurut dia, tidak ada perubahan yang signifikan antara draf itu dengan yang
disampaikan DPR.
"Substansi RUU Cipta Kerja dalam format yang disiapkan Kemensetneg (1.187 halaman) sama
dengan naskah RUU Cipta Kerja yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden," ucapnya, pada
23 Oktober 2020.
Berlaku Mulai 2 November 2020 Presiden Joko Widodo telah menandatangani omnibus law
Undang-undang (UU) Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020). Beleid tersebut tercatat sebagai
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Draf UU Cipta Kerja tersebut telah
diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan bisa diakses oleh
publik.
Dengan demikian seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak 2 November 2020.
Draf final omnibus law UU Cipta Kerja yang diunggah di situs resmi Kemensetneg berisi 1.187
halaman. Sebelumnya diketahui jumlah halaman UU Cipta Kerja kerap berubah-ubah.
Mulanya di situs DPR (dpr.go.id), diunggah draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah 1.028 halaman.
Kemudian, di hari pengesahan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, dua pimpinan Badan
Legislasi DPR memberikan draf setebal 905 halaman.
Kemudian, beredar versi 1.035 halaman yang dikonfirmasi oleh Sekjen DPR Indra Iskandar pada
12 Oktober 2020.
Sehari kemudian, 13 Oktober 2020, DPR kembali mengonfirmasi mengenai versi 802 halaman,
dengan isi yang disebut tidak berbeda dengan versi 1.035 halaman.
Draf setebal 1.187 halaman beredar setelah pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan
Muhammadiyah mengungkapkannya ke publik.
386
