Page 380 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 380
Ringkasan
residen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan
pihaknya memasukkan pengajuan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah ini diambil setelah Presiden Joko Widodo resmi meneken Undang-Undang Cipta Kerja
pada Senin (2/11/2020).
TOLAK UU CIPTA KERJA, KSPSI: KAMI PILIH JALUR KONSTITUSIONAL
residen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan
pihaknya memasukkan pengajuan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah ini diambil setelah Presiden Joko Widodo resmi meneken Undang-Undang Cipta Kerja
pada Senin (2/11/2020).
"Kami memilih jalur konstitusional karena MK merupakan benteng keadilan bagi seluruh
masyarakat Indonesia. Hakim-hakim di MK juga penuh integritas dalam memutuskan UU Cipta
Kerja nantinya," tegasnya di Gedung MK, Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Andi Gani meyakini MK akan berpihak pada jalur kebenaran. Menurutnya, buruh akan mengawal
secara penuh sidang gugatan terhadap UU Cipta Kerja. Jika sidang digelar, Andi Gani
mengatakan buruh siap memenuhi sidang dengan aksi di depan Gedung MK.
"Kita akan penuhi setiap sudut Mahkamah Konstitusi di setiap sidang. Tentunya dengan damai
dan penuh kesejukan. Ini sekaligus membuktikan bahwa masyarakat Indonesia ikut
mendukung," ujar Andi Gani.
Selain KSPSI, serikat buruh lainnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga
mengajukan gugatan UU Cipta Kerja ke MK.
Tolak UU Cipta Kerja, Selain Tempuh Jalur Judicial Review, KSPI Akan Lanjutkan Aksi Mogok
Kerja Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan KSPSI AGN gerak cepat merespons
naskah setebal 1.188 UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang telah ditandatangani Presiden
Joko Widodo.
"Menyikapi hal itu, pagi ini KSPI dan KSPSI AGN secara resmi akan mendaftarkan gugatan judicial
review ke MK terhadap uji materiil UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja," kata Presiden
KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Selain melakukan upaya konstitusional melalui jalur Mahkamah Konstitusi, KSPI juga akan
melakukan melanjutkan aksi-aksi dan mogok kerja sesuai dengan hak konstitusional buruh yang
diatur dalam undang-undang dan bersifat anti kekerasan (non violence).
"Kami juga menuntut DPR untuk menerbitkan legislatif review terhadap UU No 11 tahun 2020
dan melakukan kampanye/sosialisasi tentang isi pasal UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang merugikan kaum buruh tanpa melakukan hoaks atau disinformasi," tegas Said Iqbal.
Sebelumnya KSPI dan serikat buruh lainnya sudah bertandang ke MK untuk mengajukan uji
materi UU Cipta Kerja. Namun karena belum diteken oleh Presiden Jokowi, KSPI hanya bisa
menyampaikan pernyataan sikap dan konsultasi ke MK. Diketahui, Presiden Jokowi telah
menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada Senin (2/11/2020)
malam.
Naskah UU tersebut setebal 1.187 halaman dan sudah bisa diakses publik di website resmi
Sekretariat Negara (Setneg) jdih.setneg.go.id.
379
