Page 379 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 379
Judul Tolak UU Cipta Kerja, KSPSI: Kami Pilih Jalur Konstitusional
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/03/tolak-uu-cipta-
kerja-kspsi-kami-pilih-jalur-konstitusional
Jurnalis Fahdi Fahlevi
Tanggal 2020-11-03 10:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Joko Widodo (Presiden) Kami memilih jalur konstitusional karena MK merupakan
benteng keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hakim-hakim di MK juga penuh integritas
dalam memutuskan UU Cipta Kerja nantinya
neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
Kita akan penuhi setiap sudut Mahkamah Konstitusi di setiap sidang. Tentunya dengan damai
dan penuh kesejukan. Ini sekaligus membuktikan bahwa masyarakat Indonesia ikut mendukung
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Menyikapi hal itu, pagi ini KSPI dan KSPSI AGN secara resmi
akan mendaftarkan gugatan judicial review ke MK terhadap uji materiil UU No 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami juga menuntut DPR untuk menerbitkan legislatif
review terhadap UU No 11 tahun 2020 dan melakukan kampanye/sosialisasi tentang isi pasal UU
No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh tanpa melakukan hoaks atau
disinformasi
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut
khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Oleh karena itu KSPI meminta nilai pesangon dikembalikan
sesuai isi UU 13/2003
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini berpotensi menyebabkan buruh tidak mendapatkan
jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, dan beberapa sanksi pidana yang sebelumnya ada
menjadi dihilangkan
positive - Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) Substansi RUU Cipta Kerja dalam format yang
disiapkan Kemensetneg (1.187 halaman) sama dengan naskah RUU Cipta Kerja yang
disampaikan oleh DPR kepada Presiden
378