Page 370 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 370
"Reformasi struktural sudah sangat dibutuhkan untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif,
terutama dalam kondisi pandemi saat ini," ujar Shinta saat dihubungi SINDOnews di Jakarta,
Selasa (3/11/2020).
Menurutnya, yang terpenting adalah peraturan turunan pada UU Ciptaker bisa segera
diimplementasikan. Tujuannya, agar kondisi investasi dan usaha berjalan lancar.
"Kami menyambut baik bahwa akhirnya presiden telah menandatangani UU Ciptaker. Sekarang
yang penting adalah peraturan turunannya agar segera bisa diimplementasikan," jelasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Omnibus law UU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat
paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang
digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Turut hadir dalam rapat Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri
LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan
Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
Dari sembilan fraksi DPR, enam fraksi menyetujui omnibus law RUU Cipta Kerja, satu fraksi, yaitu
PAN, menyetujui dengan catatan. Sementara dua fraksi, yaitu Demokrat dan PKS, menyatakan
menolak RUU Cipta Kerja yang kini sudah menjadi UU itu.
(uka).
369
