Page 398 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 398
Ringkasan
Presiden KSPI Said Iqbal/Net Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah
elemen buruh Indonesia lainnya tetap tegas menyatakan menolak dan meminta agar UU Cipta
Kerja (Ciptaker) dibatalkan atau dicabut. UU Ciptaker telah resmi berlaku setelah diundangkan
dengan nomor 11/2020.
"Setelah kami pelajari, isi UU tersebut khususnya, terkait klaster ketenagakerjaan hampir
seluruhnya merugikan kaum buruh," tegas Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan, Selasa
(3/11).
KSPI NGOTOT MINTA UU CIPTAKER DICABUT, INI ALASANNYA
Presiden KSPI Said Iqbal/Net Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah
elemen buruh Indonesia lainnya tetap tegas menyatakan menolak dan meminta agar UU Cipta
Kerja (Ciptaker) dibatalkan atau dicabut. UU Ciptaker telah resmi berlaku setelah diundangkan
dengan nomor 11/2020.
Berita terkait Tolak Surat Edaran Menaker, KSPI Aceh Desak Gubernur Naikkan UMP 2021 Tolak
SE Menaker Soal Upah Minimum 2021, KSPI Dan FSPMI Ancam Lakukan Mogok Kerja Nasional
Perlawanan Buruh Akan Makin Menguat Bila Upah 2021 Tak Dinaikkan
"Setelah kami pelajari, isi UU tersebut khususnya, terkait klaster ketenagakerjaan hampir
seluruhnya merugikan kaum buruh," tegas Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan, Selasa
(3/11).
Berdasarkan kajian dan analisa yang dilakukan KSPI, ditemukan banyak pasal yang merugikan
kaum buruh di klaster ketenagakerjaan. Beberapa pasal tersebut antara lain soal berlakunya
kembali sistem upah murah Hal ini, kata Said Iqbal, terlihat dengan adanya sisipan Pasal 88C
Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan Pasal 88C
Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan
syarat tertentu.
Penggunaan frasa "dapat" dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat
merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak
menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah.
"Kita ambil contoh di Jawa Barat. Untuk tahun 2019, UMP Jawa Barat sebesar 1,8 juta. Sedang
UMK Bekasi sebesar 4,2 juta. JIka hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi
akan turun," tuturnya.
Dengan kata lain, sambung Said Iqbal, berlakunya UU Cipta Kerja mengembalikan kepada rezim
upah murah. Hal yang sangat kontradiktif, apalagi Indonesia sudah lebih dari 75 tahun merdeka.
Apalagi ditambah dengan dihilangkan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi
atau kabupaten/kota (UMSK dan UMSP), karena UU No 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 89 UU
No 13 Tahun 2003.
Dihilangkannya UMSK dan UMSP sangat jelas sekali menyebabkan ketidakadilan. Bagaimana
mungkin sektor industri otomotip seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan
seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai Upah Minimum nya sama dengan perusahan
baju atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral
yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara.
397
