Page 399 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

"Oleh karena itu KSPI meminta agar UMK harus tetap ada tanpa syarat dan UMSK serta UMSP
tidak boleh dhilangkan. Jika ini terjadi, maka akan berakibat tidak ada income security (kepastian
pendapatan) akibat berlakunya upah murah," kata Said Iqbal.

Selain itu, Said Iqbal juga menyoroti masalah PKWT atau Karyawan Kontrak Seumur Hidup.
Katanya, UU 11/2020 menghilangkan periode batas waktu kontrak yang terdapat di dalam Pasal
59 UU 13/2003. Akibatnya, pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang dan terus-menerus
tanpa batas periode menggunakan PKWT atau karyawan. Dengan demikian, PKWT (karyawan
kobntrak) bisa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah diangkat menjadi PKWTT (karyawan
tetap). Hal ini berarti, tidak ada job security atau kepastian bekerja.

Padahal dalam UU 13/2003, PKWT atau karyawan kontrak batas waktu kontraknya dibatasi
maksimal 5 tahun dan maksimal 3 periode kontrak. Dengan demikian, setelah menjalani kontrak
maksimal 5 tahun, maka karyawan kontrak mempunyai harapan diangkat menjadi karyawan
tetap atau permanen apabila mempunyai kinerja yang baik dan perusahaan tetap berjalan.
"Tetapi UU 11/2020 menghilangkan kesempatan dan harapan tersebut," kata Said Iqbal.

Belum lagi, kata dia, masalah Outsourcing Seumur Hidup dalam UU 11/2020 yang menghapus
Pasal 64 dan 65 UU 13/2003. Selain itu, juga menghapus batasan 5 jenis pekerjaan yang terdapat
di dalam Pasal 66 yang memperbolehkan penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya untuk
cleaning service, cattering, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan.

Dengan tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga
outsourcing, maka semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan utama atau pekerjaan pokok dalam
sebuah perusahaan bisa menggunakan karyawan outsourcing.

"Hal ini mengesankan negara melegalkan tenaga kerja diperjual belikan oleh agen penyalur.
Padahal di dunia internasional, outsourcing disebut dengan istilah modern slavery (perbudakan
modern)," sambungnya, Tolak Surat Edaran Menaker, KSPI Aceh Desak Gubernur Naikkan UMP
2021 Selain melakukan upaya konstitusional melalui jalur Mahkamah Konstitusi untuk menolak
UU tersebut, KSPI juga akan melakukan melanjutkan aksi-aksi dan mogok kerja sesuai dengan
hak konstitusional buruh yang diatur dalam UU dan bersifat anti kekerasan (non violence). "Kami
juga menuntut DPR untuk menerbitkan legislatif review terhadap UU No 11 tahun 2020 dan
melakukan kampanye/sosialisasi tentang isi pasal UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang
merugikan kaum buruh tanpa melakukan hoaks atau disinformasi," demikian Said Iqbal.

EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: KSPI UU CIPTAKER CIPTA KERJA SAID IQBAL.

398