Page 407 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken UU Omnibus Law Cipta Kerja. UU tersebut diberi
nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal, mengatakan bersama buruh Indonesia secara tegas menyatakan menolak dan
meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan atau dicabut. Menurut kajian dan analisa yang
dilakukan KSPI secara cepat setelah menerima salinan UU Nomor 11 Tahun 2020 khususnya
klaster ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang merugikan kaum buruh.

BURUH MINTA UU NOMOR 11 CIPTA KERJA DICABUT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken UU Omnibus Law Cipta Kerja. UU tersebut diberi
nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal, mengatakan bersama buruh Indonesia secara tegas menyatakan menolak dan
meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan atau dicabut.

"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Said Iqbal, Selasa (3/11).

Menurut kajian dan analisa yang dilakukan KSPI secara cepat setelah menerima salinan UU
Nomor 11 Tahun 2020 khususnya klaster ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang
merugikan kaum buruh. Beberapa pasal tersebut antara lain: Berlakunya Kembali Sistem Upah
Murah. Hal ini terlihat dengan adanya sisipan Pasal 88C Ayat (1) yang menyebutkan gubernur
wajib menetapkan upah minimum provinsi dan Pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur
dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Penggunaan frasa 'dapat' dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat
merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak
menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah. Kita ambil contoh di Jawa Barat.
Untuk tahun 2019, UMP Jawa Barat sebesar 1,8 juta. Sedang UMK Bekasi sebesar 4,2 juta. Jika
hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi akan turun.

Dengan kata lain, berlakunya UU Cipta Kerja mengembalikan kepada rezim upah murah. Hal
yang sangat kontradiktif, apalagi Indonesia sudah lebih dari 75 tahun merdeka. Apalagi ditambah
dengan dihilangkan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau
kabupaten/kota (UMSK dan UMSP), karena UU No 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 89 UU No
13 Tahun 2003.

Dihilangkannya UMSK dan UMSP sangat jelas sekali menyebabkan ketidakadilan. Bagaimana
mungkin sektor industri otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan
seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai Upah Minimum nya sama dengan perusahan
baju atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral
yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara.

Oleh karena itu KSPI meminta agar upah minimum kabupaten/kota (UMK), harus tetap ada tanpa
syarat dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) serta upah minimum sektoral
provinsi (UMSP) tidak boleh dhilangkan.
"Jika ini terjadi, maka akan berakibat tidak ada income security (kepastian pendapatan) akibat
berlakunya upah murah," katanya.

PKWT atau Karyawan Kontrak Seumur Hidup. UU Nomor 11 Tahun 2020 menghilangkan periode
batas waktu kontrak yang terdapat di dalam Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003. Akibatnya,

406