Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

ada kenaikan upah pada tahun depan, dikhawatirkan makin banyak industri yang memecat
karyawannya. "Itulah kenapa UMP Jawa Barat tidak dinaikkan,"katanya di Bandung pada Senin
lalu.

TAK NAIK GAJI DI JAWA BARAT

Asosiasi pengusaha mengacu pada Undang:Undang Cipta Kerja di mana gubernur bisa
menetapkan UMK atau tidak.

Pemerintah Jawa Barat memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada
tahun depan. Sebab, 2.000-an perusahaan di provinsi berpenduduk terbanyak itu terimbas
wabah Covid-19.

Gubernur Ridwan Kamil mengatakan sekitar 500 perusahaan, mayoritas di sektor manufaktur,
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawainya pada masa pandemi. Walhasil, jika
ada kenaikan upah pada tahun depan, dikhawatirkan makin banyak industri yang memecat
karyawannya. "Itulah kenapa UMP Jawa Barat tidak dinaikkan,"katanya di Bandung pada Senin
lalu.

Kondisi di Jawa Barat, Ridwan melanjutkan, tidak bisa disamakan dengan provinsi lain yang
menaikkan upah minimum, termasuk DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebab, industri
di Pulau-Jawa paling banyak berada di Jawa Barat dan Banten. "Kalau dinaikkan, PHK bisa makin
banyak dan yang dirugikan buruh juga," ujarnya.

Ridwan meminta semua pihak memahami keputusan Jawa Barat yang masih merujuk pada upah
minimum tahun ini, Rp 1.810.351. "Tidak ada sedikit pun niat pemerintah untuk menyengsarakan
rakyatnya," kata dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatakan jumlah pekerja yang
di-PHK mencapai 19.089 orang. Jumlah itu sudah dikonfirmasi dengan data BPJS
Ketenagakerjaan.

Pengusaha, kata Taufik, justru tengah menunggu penetapan upah minimum kabupaten/ kota
(UMK). Sebab, UMK itu yang akan berlaku. Adapun UMP menjadi batas terbawah bagi
kabupaten/kota untuk menetapkan upah minimum kabupaten.

Penetapan UMK diputuskan oleh gubernur paling lambat pada 21 November mendatang.
Besarannya berasal dari rekomehdasi bupati/wali kota, yang meneruskan kesepakatan dalam
rapat dewan pengupahan kabupaten/kota.

Menurut Taufik, UMK tiap daerah di Jawa Barat memiliki perbedaan yang jauh. Misalnya,
Karawang dan Bekasi memiliki UMK yang lebih tinggi dibanding Majalengka dan Pangandaran.

Pemerintah Jawa Barat mendorong daerah tingkat dua menyiapkan rekomendasi upah minimum
dengan mengacu pada penyusunan komponen hidup layak (KHL). Sebab, jika penyusunan
merujuk pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dikhawatirkan akan menurunkan output karena
penurunan tingkat ekonomi. " Karena kami tidak ingin buruh menjadi miskin dengan upah di
bawah komponen hidup layak," kata dia.

40