Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Ika Indah Yarti mengisyaratkan akan menjalankan
keputusan Gubernur Ridwan dan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang meminta ' semua
gubernur untuk tidak menaikkan upah minimum pada tahun depan atau tetap mengacu pada
upah tahun ini. "Kami akan duduk bersama (dengan pengusaha dan buruh)," katanya.

Ika mengatakan pembahasan upah minimum di Dewan Pengupahan paling lambat rampung
pada 15 November mendatang. Hasilnya akan dilaporkan ke Gubernur Ridwan. Kota Bekasi
merupakan daerah dengan pengupahan tertinggi kedua setelah Karawang. Dengan nilai Rp 4,5
juta per bulan, pendapatan minimum pekerja di sana melebihi Jakarta dan Surabaya yang berada
pada kisaran Rp 4,2 juta per bulan. Nilai itu 2,5 kali lipat lebih besar ketimbang upah minimum
Jawa Barat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Deddy Widjaja mengatakan para
pengusaha masih menunggu penetapan upah minimum kabupaten/kota. Sebab, penetapan di
tingkat provinsi hanya sebagai jaring pengaman.

Menurut Deddy, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat
gubernur punya pilihan untuk ikut menetapkan upah minimum kabupaten/ kota atau tidak.
"Sekarang kami mengacu pada Undang-Undang Cipta Keij a," katanya.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar
S. Cahyono' menyebutkan penetapan upah dalam omnibus law itu multi-tafsir. Sebab, gubernur
dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu. Artinya, gubernur bisa menetapkan UMK tapi
bisa juga tidak."Frasa dapat ini yang multitafsir dan sifatnya opsional," kata Kahar.

Pasal 88 C ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah
minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Adapun ayat 5 menyebutkan UMK
sebagaimana ayat 2 harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

caption:

Sejumlah karyawan sebuah pabrik saat pulang kerja di Bekasi, Jawa Barat, 3 September lalu.

41