Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 47

Judul               Serikat Buruh Desak UU Ciptaker Dicabut

                Nama Media          Pos Kota
                Newstrend           Omnibus Law

                Halaman/URL         Pg6
                Jurnalis            BI

                Tanggal             2020-11-04 05:24:00
                Ukuran              134x75mmk

                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 8.040.000
                News Value          Rp 24.120.000

                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi

                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative  -  Said  lqbal  (Presiden  KSPI)  Setelah  kami  pelajari,  isi  undang-undang  tersebut
              khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh



              Ringkasan

              Menyusul telah diundangkannya UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja per tanggal 2 November,
              Omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) resmi berlaku.

              Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  bersama  buruh  Indonesia  secara  tegas
              menyatakan menolak dan meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan atau dicabut.




              SERIKAT BURUH DESAK UU CIPTAKER DICABUT

              Menyusul telah diundangkannya UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja per tanggal 2 November,
              Omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) resmi berlaku.

              Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  bersama  buruh  Indonesia  secara  tegas
              menyatakan menolak dan meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan atau dicabut.

              "Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
              hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Presiden KSPI Said lqbal, Selasa (3/11).

              Menurut kajian dan analisa yang dilakukan KSPI secara cepat, setelah menerima salinan UU No
              11/2020, khususnya klaster ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang merugikan kaum
              buruh.
                                                           46
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52