Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

"Di sini bukan dalam arti saya mengeluarkan keputusan karena saya sendiri. Dasarnya kan
kesepakatan yang dicapai. Saya hanya bernegosiasi, tidak bisa menentukan sendiri. Bagi saya,
tidak logis kalau Rp 3 juta," jelasnya di Kompleks Kepatihan kemarin (3/11).

GUBERNUR DIJ TAK BISA PENUHI TUNTUTAN UMP

Gubernur DIY Hamengku Buwono X (HB X) tidak bisa memenuhi tuntutan upah minimum
provinsi (UMP) Rp 3 juta dari serikat pekerja. Dia menyatakan, upah minimum ditentukan
berdasar kondisi perekonomian daerah dan hasil perundingan antara pengusaha, serikat pekerja,
dan dewan pengupahan.

"Di sini bukan dalam arti saya mengeluarkan keputusan karena saya sendiri. Dasarnya kan
kesepakatan yang dicapai. Saya hanya bernegosiasi, tidak bisa menentukan sendiri. Bagi saya,
tidak logis kalau Rp 3 juta," jelasnya di Kompleks Kepatihan kemarin (3/11).

Dia mengungkapkan, sesuai dengan hasil koordinasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan
dewan pengupahan daerah, UMP seharusnya naik 3,54 persen. "Ekonomi tumbuh 3,34 persen.
Pertumbuhan itu yang kami negosiasikan dengan dewan pengupahan dan diterima 3,54 persen,"
katanya.

HB X menjelaskan, UMP hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun.
Setelah menempuh setahun masa kerja, pekerja harus mendapat upah di atas ketentuan UMP.
"Biarpun kami memutuskan Rp 1,8 juta, itu kan bagi pekerja yang baru, yang belum setahun.
Bukan seluruh pekerja. Berarti, yang sudah lebih dari setahun kan di atas UMP" ujarnya.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsyad Ade Irawan
menjelaskan, masih ada fenomena pekerja yang menerima gaji di bawah UMP meski telah
bekerja lebih dari setahun. "Duiu kami membawa saksi di PTUN (pengadilan tata usaha negara)
pada 2017. Gaji mereka masih tetap sebesar upah minimum walau sudah bekerja puluhan
tahun," ungkapnya.

Selain itu, upah minimum memengaruhi besaran penghitungan struktur dan skala upah. Hal itu
didasarkan pada jabatan, masa kerja, pendidikan, golongan, serta kemampuan atau kompetensi
setiap karyawan.

Irsad mencontohkan, karyawan menerima upah tambahan sebesar 10 persen dari upah
minimum setelah bekerja selama lima tahun. Angka 10 persen tersebut tidak akan berarti jika
UMP hanya berkisar Rp 1,8 juta. Artinya, karyawan hanya akan menerima tambahan upah Rp
180 ribu. Padahal, kebutuhan hidup layak (KHL) DIY rata-rata mencapai Rp 3 juta.

"Jadi, upah minimum yang mencapai KHL tetap memengaruhi kesejahteraan pekerja secara luas.
Tidak terbatas pada pekerja lajang yang masa kerjanya kurang dari setahun," ungkapnya.

(tor/dri)

Caption:

TIDAK TENTUKAN SENDIRI: Gubernur DIY Hamengku Buwono X menjelaskan soal UMP di
Kompleks Kepatihan kemarin.
50