Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 54
(3/11/2020). Namun, buruh kecewa karena jajaran legislatif Kota Cimahi tidak di tempat karena
sedang kunjungan kerja ke luar daerah.
Ratusan buruh yang melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita
hanya ditemui Sekretaris DPRD Kota Cimahi, Totong Solehudin. Rekomendasi kenaikan upah
yang diharapkan dari para wakil rakyat itupun tak mereka terima.
BURUH KE DPRD, DEWAN KE JATIM
Kalangan buruh Kota Cimahi turun ke jalan menggeruduk gedung DPRD Kota Cimahi menuntut
rekomendasi upah minimum kota (UMK) Kota Cimahi naik sebesar 896 untuk tahun 2021, Selasa
(3/11/2020). Namun, buruh kecewa karena jajaran legislatif Kota Cimahi tidak di tempat karena
sedang kunjungan kerja ke luar daerah.
Ratusan buruh yang melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita
hanya ditemui Sekretaris DPRD Kota Cimahi, Totong Solehudin. Rekomendasi kenaikan upah
yang diharapkan dari para wakil rakyat itupun tak mereka terima.
"Sangat kecewa seluruh anggota DPRD sebanyak 45 orang tidak di tempat padahal seharusnya
menampung aspirasi rakyat," kata Ketua Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92
Asep Jamaludin.
Tujuan buruh melakukan aksi yaitu meminta DPRD Kota Cimahi mengeluarkan rekomendasi agar
UMK di Kota Cimahi tahun 2021 naik sebesar 8 persen dari upah tahun ini. Sesuai aturan
pemerintah pusat, diperkirakan UMK Cimahi tahun 2021 nilainya sama seperti tahun ini yakni Rp
3.139.274,74.
Mereka meminta unsur pemerintahan di Kota Cimahi mengabaikan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan dan Gubernur Jawa Barat tentang upah tahun 2021 yang memutuskan upah
tahun depan tidak naik "Upah harus naik karena Covid ini sangat memengaruhi perekonomian
buruh," ujar Asep.
Buruh meminta para anggota DPRD Kota Cimahi yang notabenya dipilih masyarakat tak
melupakan janji kampanye ingin mensejahterakan rakyat, termasuk buruh. "Faktanya kami
ditelantarkan sebagai rakyat sehingga menjadi pengalaman buruk buat buruh Kota Cimahi," kata
Asep.
Selain meminta rekomendasi kenaikan upah, kalangan buruh juga meminta DPRD Kota Cimahi
mendukung pengajuan pembatalan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Sekretaris DPRD Kota Cimahi Totong Solehudin menyatakan, aspirasi buruh akan disampaikan
kepada anggota DPRD Kota Cimahi. "Itu sudah ranah dewan, kami akan sampaikan aspirasi apa
yang saja dari buruh," katanya.
Ia menyampaikan, semua anggota DPRD Kota Cimahi tengah melakukan kunjungan kerja ke
wilayah Jawa Timur. "Mereka sedang melaksanakan tugas legislasi. Tujuannya ke Jawa Timur,
mereka berangkat per komisi," kata Totong.
53
