Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Judul Gubernur DIJ Tak Bisa Penuhi Tuntutan UMP

Nama Media Jawa Pos
Newstrend Peraturan Upah Minimum

Halaman/URL Pg5
Jurnalis TOR

Tanggal 2020-11-04 05:18:00
Ukuran 113x180mmk

Warna Warna
AD Value Rp 104.525.000
News Value Rp 522.625.000

Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Hamengku Buwono X (Gubernur DIJ) Di sini bukan dalam arti saya mengeluarkan
keputusan karena saya sendiri. Dasarnya kan kesepakatan yang dicapai. Saya hanya
bernegosiasi, tidak bisa menentukan sendiri. Bagi saya, tidak logis kalau Rp 3 juta

neutral - Hamengku Buwono X (Gubernur DIJ) Ekonomi tumbuh 3,34 persen. Pertumbuhan itu
yang kami negosiasikan dengan dewan pengupahan dan diterima 3,54 persen

neutral - Hamengku Buwono X (None) Biarpun kami memutuskan Rp 1,8 juta, itu kan bagi
pekerja yang baru, yang belum setahun. Bukan seluruh pekerja. Berarti, yang sudah lebih dari
setahun kan di atas UMP

positive - Irsyad Ade Irawan (Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
DIJ) Duiu kami membawa saksi di PTUN (pengadilan tata usaha negara) pada 2017. Gaji mereka
masih tetap sebesar upah minimum walau sudah bekerja puluhan tahun

negative - Irsyad Ade Irawan (None) Jadi, upah minimum yang mencapai KHL tetap
memengaruhi kesejahteraan pekerja secara luas. Tidak terbatas pada pekerja lajang yang masa
kerjanya kurang dari setahun

Ringkasan

Gubernur DIY Hamengku Buwono X (HB X) tidak bisa memenuhi tuntutan upah minimum
provinsi (UMP) Rp 3 juta dari serikat pekerja. Dia menyatakan, upah minimum ditentukan
berdasar kondisi perekonomian daerah dan hasil perundingan antara pengusaha, serikat pekerja,
dan dewan pengupahan.

49