Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 40

Judul               Tak Naik Gaji di Jawa Barat

                Nama Media          Koran Tempo
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum

                Halaman/URL         Pg13
                Jurnalis            Gangsar Parikesit

                Tanggal             2020-11-04 05:48:00
                Ukuran              205x199mmk

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 237.390.000
                News Value          Rp 1.186.950.000

                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi

                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Ridwan Kamil (Gubernur) Kami akan duduk bersama (dengan pengusaha dan buruh)

              positive - Deddy Widjaja (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sekarang kami mengacu pada
              Undang-Undang Cipta Keij a

              positive  -  Kahar  S.  Cahyono  (Ketua  Departemen  Komunikasi  dan  Media  Konfederasi  Serikat
              Pekerja Indonesia) Frasa dapat ini yang multitafsir dan sifatnya opsional

              neutral - Ridwan Kamil (Gubernur) Itulah kenapa UMP Jawa Barat tidak dinaikkan

              negative - Ridwan Kamil (Gubernur) Kalau dinaikkan, PHK bisa makin banyak dan yang dirugikan
              buruh juga


              negative  -  Ridwan  Kamil  (Gubernur)  Tidak  ada  sedikit  pun  niat  pemerintah  untuk
              menyengsarakan rakyatnya

              neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat) Karena kami tidak
              ingin buruh menjadi miskin dengan upah di bawah komponen hidup layak




              Ringkasan

              Pemerintah Jawa Barat memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada
              tahun  depan.  Sebab,  2.000-an  perusahaan  di  provinsi  berpenduduk  terbanyak  itu  terimbas
              wabah Covid-19.

              Gubernur Ridwan Kamil mengatakan sekitar 500 perusahaan, mayoritas di sektor manufaktur,
              melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawainya pada masa pandemi. Walhasil, jika
                                                           39
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45