Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 35
perlindungan lingkungan hidup dan hak pekerja adalah nomor satu. Pemerintah nekat
mensahkan UU Cipta Kerja artinya tidak menghiraukan protes yang dilayangkan oleh investor
global, retailer, dan brand internasional. Apakah investasi dari negara maju akan meningkat
setelah ada omnibus law? Sepertinya saya ragu," tutur Bhima.
Terkait dengan keputusan investasi, kata Bhima, juga mempertimbangkan isi dari peraturan
pelaksana turunan dari omnibus law.
"Hal yang sifatnya detail masih ditunggu oleh investor. Ini artinya sikap wait and see masih
berlangsung lama," tuturnya.
UU Cipta Kerja sempat memicu unjuk rasa ribuan buruh dan masyarakat di seluruh Indonesia.
Massa aksi menuntut Jokowi tidak menandatangani RUU Cipta Kerja yang disodorkan DPR Massa
juga mendesak Jokowi menerbitkan Perppu.
Kendati demikian, besarnya penolakan tersebut ditanggapi biasa oleh pemerintah. Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bahkan menuduh massa buruh
dan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di Jakarta dan berbagai daerah terhasut
(hoaks).
Kendati demikian, Mahfud tidak menyebut siapa dan pihak mana yang menghasut massa aksi.
Mahfud hanya meyakini bahwa aksi massa yang berujung anarkis tis tersebut telah ditunggangi
kelompok tidak bertanggung jawab. (Dhita Seftiawan, Muhammad Irfan)***
PERJALANAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
20 OKTOBER 2019
PADA pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo mengajak DPR menyusun
omnibus law, sebuah undang-undang sapu jagat yang bisa merevisi banyak undang-undang
sekaligus. Menurutnya, omnibus law diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih berbagai
regulasi, terutama yang menghambat investasi dan pertumbuhan lapangan pekerjaan.
JANUARI 2020
13 JANUARI 2020
Aksi pertama buruh memprotes RUU Cipta
Kerja di depan Gedung Parlemen, Jakarta.
16 JANUARI 2020
* Saat penyusunan draf masih berjalan di tingkat pemerintah, Jokowi menyampaikan
harapannya agar DPR bisa merampungkan pembahasan omnibus law dalam 100 hari.
* Komisi XI DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah aliansi serikat
pekerja/buruh.
31 JANUARI 2020
Pemerintah menyatakan RUU Cipta Kerja tidak akan mengurangi hak-hak pekerja.
34
