Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

positive - Fadjroel Rachman (Juru Bicara Presiden) Alhamdulillah, Presiden Joko Widodo secara
resemi menandatangani naskah UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini untuk rakyat dan masa depan
Indonesia

negative - Bukhori Yusuf (anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI) Tidak hanya itu sebenarnya
banyak. PKS telah sandingkan naskah 812, 905, 1.187 (halaman), ini kan yang ditandatangani
presiden naskah 1.187 (halaman) yang telah dilakukan perubahan oleh Setneg. Semestinya
Setneg itu bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengubah meski hanya titik koma
sekalipun, tetapi kan faktanya tidak demikian,"

neutral - Bukhori Yusuf (anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI) Kita akan beri-kan suatu fakta
yang kita temukan sebagai pembelajaran politik kepada publik agar publik tahu bahwa
sesungguhnya proses pembuatan itu demikian tetapi faktanya terhadap UU yang sudah disahkan
demikian,

neutral - Bukhori Yusuf (anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI) PKS belum melirik itu sebagai
suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah UU Ciptaker karena UU Ciptaker ini bukan
sekadar membenarkan yang salah atau meluruskan yang salah tapi ada satu situasi yang
sebenarnya publik harus tahu apakah situasi itu sesuai amanat UUD atau tidak, itu publik harus
tahu,

Ringkasan

Serikat buruh memasukkan pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Beberapa pihak juga menyebut undang-undang ini cacat secara teknis dan penuh dengan
ketidaksiapan karena banyaknya kesalahan redaksional. Kendati demikian, pemerintah
mengklaim kesalahan redaksional tidak mengubah substansi dan berpengaruh terhadap
implementasi UU Cipta Kerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) resmi memasukkan pengajuan uji materi ke MK. Presiden KSPSI Andi Gani
Nena Wea meyakini MK akan berpihak pada jalur kebenaran dan keadilan. "Kami memilih jalur
konstitusional karena MK merupakan benteng keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ha-
kim-hakim di MK juga penuh integritas dalam memutuskan UU Cipta Kerja nantinya," ujarnya di
Jakarta, Selasa (3/11/2020).

PRESIDEN TANDA TANGAN, BURUH MENGGUGAT

Serikat buruh memasukkan pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Beberapa pihak juga menyebut undang-undang ini cacat secara teknis dan penuh dengan
ketidaksiapan karena banyaknya kesalahan redaksional. Kendati demikian, pemerintah
mengklaim kesalahan redaksional tidak mengubah substansi dan berpengaruh terhadap
implementasi UU Cipta Kerja.
30