Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Kedua, PKWT atau Karyawan Kontrak Seumur Hidup. UU No 11 Tahun 2020 menghilangkan
periode batas waktu kontrak yang terdapat di dalam Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003.

Akibatnya, pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang dan terus-menerus tanpa batas periode
menggunakan PKWT atau karyawan.

Dengan demikian, PKWT (karyawan kontrak) bisa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah
diangkat menjadi PKWTT (karyawan tetap). Hal ini berarti, tidak ada job security atau kepastian
bekerja.

Padahal dalam UU No 13 Tahun 2003, PKWT atau karyawan kontrak batas waktu kontraknya
dibatasi maksimal 5 tahun dan maksimal 3 periode kontrak.

Dengan demikian, setelah menjalani kontrak maksimal 5 tahun, maka karyawan kontrak
mempunyai harapan diangkat menjadi karyawan tetap atau permanen apabila mempunyai
kinerja yang baik dan perusahaan tetap berjalan. Tetapi UU 11 Tahun 2020 menghilangkan
kesempatan dan harapan tersebut.

Ketiga, Outsourcing Seumur Hidup. UU No 11 Tahun 2020 mengapus Pasal 64 dan 65 UU No 13
Tahun 2003. Selain itu, juga menghapus batasan 5 (lima) jenis pekerjaan yang terdapat di dalam
Pasal 66 yang memperbolehkan penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya untuk cleaning
service, cattering, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan.

Dengan tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga
outsourcing, maka semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan utama atau pekerjaan pokok dalam
sebuah perusahaan bisa menggunakan karyawan outsourcing.

Hal ini mengesankan negara melegalkan tenaga kerja diperjual belikan oleh agen penyalur.
Padahal di dunia internasional, outsourcing disebut dengan istilah modern slavery (perbudakan
modern).

Dengan sistem kerja outsourcing, seorang buruh tidak lagi memiliki kejelasan terhadap upah,
jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaannya. Karena dalam praktik, agen
outsourcing sering berlepas tangan untuk bertanggungjawab terhadap masa depan pekerjanya.

Hal ini, karena, agen outsourcing hanya menerima "success fee" per kepala dari tenaga kerja
outsourcing yang digunakan oleh perusahaan pengguna ( user ). Oleh karena itu, KSPI meminta
penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya dibatasi 5 jenis pekerjaan saja sebagaimana diatur
dalam UU No 13 Tahun 2003.

Keempat, Nilai Pesanghon Dikurangi. UU No 11 tahun 2020 mengurangi nilai pesangon buruh,
dari 32 bulan upah menjadi 25 upah (19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui Jaminan
Kehilangan Pekerjaan yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan).Hal ini jelas merugikan buruh
Indonesia, karena nilai jaminan hari tua dan jaminan pensiun buruh Indonesia masih kecil
dibandingkan dengan beberapa neagra ASEAN. Bandingkan dengan Malaysia. Di sana, jumlah
pesangon antara 5-6 bulan upah. Tetapi nilai iuran jaminan hari tua dan pensiun buruh Malaysia
mencapai 23%.

Sedangkan buruh Indonesia nilai JHT dan pensiunnya hanya 8,7%. Akibat nilai jaminan sosial
yang lebih kecil itulah, wajar jika kemudian negara melindungi buruh melalui skema pesangon

27