Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj juga
memastikan akan membawa omnibus law ke MK. Sebab, dirinya menilai, regulasi tersebut
merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis. Dimana salah satu poinnya terdapat dalam
pasal 26 poin K yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha. Kemudian
pasal 65 yang menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan
melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam regulasi tersebut

Padahal menurutnya, lembaga pendidikan bukanlah sebuah perusahaan. PasaJ tersebut dapat
melahirkan potensi lembaga pendidikan disulap sebagai sebuah entitas untuk mencari untung
atau komersil.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menuturkan, jika
pihaknya sangat mendukung setiap elemen atau lembaga yang akan melakukan revisi UU
Ciptaker melalui mekanisme judicial review ke MK. Sebab, MUI menilai regulasi itu telah merusak
esensi dari sertifikasi halal karena lebih fokus pada perlindungan produsen, bukan konsumen.

Terkait rencana gugatan sejumlah elemen masyarakat, Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah
menyambut baik upaya penyampaian aspirasi yang dipilih secara baik, damai, tertib, dan jauh
dari kekerasan. "Sebagai tamu maka rekan-rekan akan diterima dengan tangan dan hati terbuka.
Cara penyampaian yang damai tertib ini dapat dijadikan pembelajaran yang baik, bagaimana
menyampaikan aspirasi dengan baik dan sesuai dengan konstitusi," singkatnya, (wok/cok)

caption:

ASPIRASI RAKYAT-Sejumlah demonstran yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa
Banten berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja di Bundaran Ciceri,
Serang, Banten, Kamis (22/10) lalu.

23