Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 21

Judul               Buruh Duluan Ajukan Uji Materi

                Nama Media          Indopos
                Newstrend           Omnibus Law

                Halaman/URL         Pg1&11
                Jurnalis            Cok

                Tanggal             2020-11-04 06:09:00
                Ukuran              185x257mmk

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 112.665.000
                News Value          Rp 1.126.650.000

                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi

                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral  -  Yustinus  Prastowo  (Staf  Khusus  Menteri  Keuangan  (Menkeu)  Sri  Mulyani  Indrawati
              bidang komunikasi strategis) Resmi. Sudah tanda tangan

              neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pendaftaran gugatan JR (judicial review) UU Cipta Kerja
              Nomor 11/2020 sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK dibagian penerimaan berkas perkara

              negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Setelah kami pelajari, isi UU tersebut khususnya terkait
              klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh

              negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami juga menuntut DPR untuk menerbitkan legislative
              review terhadap UU No 11 Tahun 2020 dan melakukan kampanye/ sosialisasi tentang isi pasal
              UU  No  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  merugikan  kaum  buruh  tanpa  hoaks  atau
              disinformasi

              negative - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
              Kami sudah dapat dokumen yang 812 halaman dan ini yang akan kami gugat di MK. Yang pasti,
              kami optimistis menang, karena sudah dipelajari. Memang harus mengajukan uji materi karena
              merugikan pekerja

              negative  -  Kahar  S  Cahyo  (Juru  Bicara  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia)  Pasal  di  UU
              Ketenagakerjaan itu hilang. Kalau begitu dampaknya karyawan bisa dikontrak berulang-ulang
              seumur hidup. Belum lagi bicara soal pesangon yang tidak jelas. Nanti dari uji materi di MK akan
              terlihat kepastian terkait produk regulasi dari pemerintah ini benar atau tidak

              negative - Yuyun Harmono (Manager Kampanye Iklim Eksekutif Nasional Walhi) Skema sanksi
              berubah. Dulu pidana dan perdata, sekarang administratif. Itu jahat sekali dalam UU Ciptaker


                                                           20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26