Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

"Kami juga menuntut DPR untuk menerbitkan legislative review terhadap UU No 11 Tahun 2020
dan melakukan kampanye/ sosialisasi tentang isi pasal UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang merugikan kaum buruh tanpa hoaks atau disinformasi," tegasnya.

Sedangkan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban
mengatakan, pihaknya juga akan segera menyusul mendaftarkan gugatan uji materi omnibus
law UU Ciptaker ke MK. Mengingat ada 12 pasal dalam regulasi tersebut bermasalah yang
berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Yakni terkait tentang pesangon, sistem kontrak, pekerja alih daya, dan pengupahan. "Kami
sudah dapat dokumen yang 812 halaman dan ini yang akan kami gugat di MK. Yang pasti, kami
optimistis menang, karena sudah dipelajari. Memang harus mengajukan uji materi karena
merugikan pekerja," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/u).

Menurutnya, pada pasal 66 UU Ciptaker tidak jelas menerangkan jenis pekerjaan yang dapat
diserahkan kepada perusahaan alih daya. Sedangkan di UU Ketenagakerjaan, setidaknya ada
lima jenis pekerjaan yang bisa dialih dayakan, yaitu sopir, petugas kebersihan, sekuriti, katering,
dan jasa migas pertambangan.

"Dampaknya, pekerja alih daya dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau
kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi. Ini yang kami kritisi, sehingga nantinya
tidak ada tanggung jawab perusahaan pemberi kerja," ulasnya.

Juru Bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyo menambahkan, uji
materi diperlukan. Karena dalam pasal 59 soal pekerja untuk waktu tertentu atau kontrak, tidak
mengatur batasan berapa lama.

Padahal, jika merujuk pada UU Ketenagakerjaan, pekerja bisa dikontrak paling lama dua tahun
dan diperpanjang satu tahun. Tujuannya, agar ada pembatasan, ada kepastian jangka waktu
pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

"Pasal di UU Ketenagakerjaan itu hilang. Kalau begitu dampaknya karyawan bisa dikontrak
berulang-ulang seumur hidup. Belum lagi bicara soal pesangon yang tidak jelas. Nanti dari uji
materi di MK akan terlihat kepastian terkait produk regulasi dari pemerintah ini benar atau tidak,"
tegasnya.

Tidak hanya asosiasi pekerja saja yang akan mencoba melakukan uji materi UU Ciptaker ke MK,
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pun dipastikan akan bergabung dengan elemen buruh.
Manager Kampanye Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono menilai, regulasi yang
diciptakan pemerintah telah melonggarkan sanksi bagi korporasi pelanggar ketentuan
lingkungan hidup.

Artinya, aturan tersebut telah menggeser sebagian besar sanksi menjadi hanya sekadar
administratif alih-alih pidana atau perdata. Sehingga, efeknya, kerusakan lingkungan pasti
terjadi. "Skema sanksi berubah. Dulu pidana dan perdata, sekarang administratif. Itu jahat sekali
dalam UU Ciptaker," tegasnya.

Menurutnya, banyak pasal-pasal yang berbeda dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

22