Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 27
INI PASAL-PASAL UU CIPTA KERJA YANG DIGUGAT BURUH KE MK
Presiden Jokowi telah meneken UU Cipta Kerja yang diundangkan menjadi UU nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Menyikapi hal itu, serikat buruh akan mengajukan gugatan uji materi
ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Menyikapi hal itu, pagi ini KSPI dan KSPSI AGN secara resmi akan mendaftarkan gugatan judicial
review ke MK terhadap uji materiil UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja," kata Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Selasa
(3/11).
Selain melakukan upaya konstitusional melalui jalur Mahkamah Konstitusi, KSPI juga akan
melanjutkan aksi-aksi dan mogok kerja sesuai dengan hak konstitusional buruh yang diatur
dalam undang-undang dan bersifat anti kekerasan ( non violence )."Kami juga menuntut DPR
untuk menerbitkan legislatif review terhadap UU No 11 tahun 2020 dan melakukan
kampanye/sosialisasi tentang isi pasal UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merugikan
kaum buruh tanpa melakukan hoaks atau disinformasi," ucap dia.
KSPI menilai, UU 11/2020 khususnya klaster ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang
merugikan kaum buruh.
Pertama, berlakunya Kembali Sistem Upah Murah. Hal ini terlihat dengan adanya sisipan Pasal
88C Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan Pasal
88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota
dengan syarat tertentu.
Penggunaan frasa "dapat" dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat
merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak
menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah.
Contohnya di Jawa Barat, untuk tahun 2019, UMP Jawa Barat sebesar 1,8 juta. Sedang UMK
Bekasi sebesar 4,2 juta. JIka hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi akan
turun.
Dengan kata lain, berlakunya UU Cipta Kerja mengembalikan kepada rezim upah murah. Hal
yang sangat kontradiktif, apalagi Indonesia sudah lebih dari 75 tahun merdeka.
Apalagi ditambah dengan dihilangkan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi
atau kabupaten/kota (UMSK dan UMSP), karena UU No 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 89 UU
No 13 Tahun 2003.
Dihilangkannya UMSK dan UMSP sangat jelas sekali menyebabkan ketidakadilan. Bagaimana
mungkin sektor industri otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan
seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai Upah Minimum nya sama dengan perusahan
baju atau perusahaan kerupuk.Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral
yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara.
Oleh karena itu KSPI meminta agar UMK harus tetap ada tanpa syarat dan UMSK serta UMSP
tidak boleh dihilangkan. Jika ini terjadi, maka akan berakibat tidak ada income security (kepastian
pendapatan) akibat berlakunya upah murah.
26
