Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 29
yang lebih baik. Oleh karena itu, KSPI meminta nilai pesangon dikembalikan sesuai isi UU
13/2003.
Selain itu, Said Iqbal menyatakan, hal lainnya yang disoroti buruh dari UU No 11 Tahun 2020
adalah PHK menjadi mudah dengan hilangnya frasa "batal demi hukum" terhadap PHK yang
belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Kemudian, TKA buruh kasar cenderung akan mudah masuk ke Indonesia karena kewajiban
memiliki izin tertulis menteri diubah menjadi kewajiban memiliki rencana penggunaan tenaga
kerja asing yang sifatnya pengesahan.
Selain itu, cuti panjang berpotensi hilang karena menggunakan frasa "dapat", jam kerja dalam
penjelasan UU No 11 Tahun 2020 memberi peluang ketidakjelasan batas waktu kerja, dengan
sistem kerja kontrak dan outsourcing "semumur hidup" berpotensi menyebabkan buruh tidak
mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, dan beberapa sanksi pidana yang
sebelumnya ada menjadi dihilangkan.
"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Said Iqbal.
28
