Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut ada keanehan yang terdapat dalam UU Nomor 11
Tahun 2020 tersebut. Selain tidak ada Pasal 5 ayat 1 yang dirujuk pada Pasal 6, anggota Badan
Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan, semestinya sudah tidak ada perubahan lagi
ketika undang-undang sudah di tangan presiden.

"Tidak hanya itu sebenarnya banyak. PKS telah sandingkan naskah 812, 905, 1.187 (halaman),
ini kan yang ditandatangani presiden naskah 1.187 (halaman) yang telah dilakukan perubahan
oleh Setneg. Semestinya Setneg itu bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengubah
meski hanya titik koma sekalipun, tetapi kan faktanya tidak demikian," kata Bukhori.

Sebelumnya, PKS membentuk tim pemeriksa UU Cipta Kerja. Hasilnya belum bisa dipublikasikan
karena pada saat tim dibentuk PKS masih menunggu UU tersebut dinomorkan Presiden Joko
Widodo. "Kita akan beri-kan suatu fakta yang kita temukan sebagai pembelajaran politik kepada
publik agar publik tahu bahwa sesungguhnya proses pembuatan itu demikian tetapi faktanya
terhadap UU yang sudah disahkan demikian," kata Bukhori.

Mengenai legislative review, PKS memandang bukan suatu solusi untuk menyelesaikan masalah
UU Cipta Kerja. "PKS belum melirik itu sebagai suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan
masalah UU Ciptaker karena UU Ciptaker ini bukan sekadar membenarkan yang salah atau
meluruskan yang salah tapi ada satu situasi yang sebenarnya publik harus tahu apakah situasi
itu sesuai amanat UUD atau tidak, itu publik harus tahu," kata Bukhori.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menyatakan Presiden Joko
Widodo telah gagal mendengar serta mengabaikan aspirasi rakyat yang selama ini menyuarakan
penolakan lewat (UU Ciptaker). Bukan hanya aspirasi rakyat, kata Irwan, Jokowi pun telah
mengabaikan pendapat dari para tokoh agama maupun akademisi. "Pemerintah dalam hal ini
presiden, telah gagal mendengarkan dan mengabaikan aspirasi rakyat, melalui protes buruh dan
mahasiswa yang turun ke jalan, dan juga penolakan dari tokoh agama serta tokoh akademisi,"
kata Irwan.

Posisi Demokrat, dia menegaskan, tetap menolak UU Ciptaker. Dalam rapat pari- purna DPR
yang menyepakati RUU Ciptaker jadi undang-undang, fraksi Demokrat sudah menyatakan
menolak lalu keluar alias walk out. Irwan menyatakan Demokrat akan tetap memperjuangkan
aspirasi penolakan rakyat sebagaimana pesan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bagi kami, fraksi Demokrat, tentu tetap menolak Seperti pesan Bapak SBY, yang mengharapkan
agar kader Demokrat tidak menyerah. Harus terus gigih memperjuangkan kepentingan rakyat,"
ucap anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Perppu

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa
pekerja harus lakukan beberapa langkah yg diperlukan misalnya mendesak presiden terbitkan
Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) untuk menganulir UU Cipta Kerja.
Kemudian mendorong judicial review di MK.

"Tapi masalah ini bukan hanya buruh yang protes. Presiden harusnya menyadari bahwa untuk
menarik investasi dari negara maju prinsip nonregresi atau tidak boleh ada kemunduran dari

33