Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 22
Ringkasan
Presiden Joko Widodo resmi meneken omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker),
Senin (2/11). UU Ciptaker diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020. Salinannya pun telah resmi
diunggah oleh pemerintah dalam situs Setneg, go.id. Dalam situs itu, UU Ciptaker memuat 1.187
halaman.
Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bidang komunikasi strategis
Yustinus Prastowo juga membagikan salinan UU Ciptaker kepada media. Dia pun membenarkan
bahwa UU tersebut sudah diteken Jokowi. "Resmi. Sudah tanda tangan," kata Yustinus, Selasa
(3/11). Sejumlah pihak yang kontra terhadap UU tersebut memastikan bakal menempuh uji
materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
BURUH DULUAN AJUKAN UJI MATERI
Presiden Joko Widodo resmi meneken omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker),
Senin (2/11). UU Ciptaker diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020. Salinannya pun telah resmi
diunggah oleh pemerintah dalam situs Setneg, go.id. Dalam situs itu, UU Ciptaker memuat 1.187
halaman.
Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bidang komunikasi strategis
Yustinus Prastowo juga membagikan salinan UU Ciptaker kepada media. Dia pun membenarkan
bahwa UU tersebut sudah diteken Jokowi. "Resmi. Sudah tanda tangan," kata Yustinus, Selasa
(3/11). Sejumlah pihak yang kontra terhadap UU tersebut memastikan bakal menempuh uji
materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Andi Gani (KSPSIAGN) pun resmi mendaftarkan gugatan judicial review atau uji materi terhadap
UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Pendaftaran gugatan JR (judicial review) UU Cipta
Kerja Nomor 11/2020 sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK dibagian penerimaan berkas
perkara," ujar Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan tertulis, Selasa (3/11)
Sebelumnya, pihak KSPI dan KSPSIAGN hendak mendaftarkan gugatan tersebut saat
dilaksanakan unjuk rasa buruh. Namun, nomor dari UU itu belum dikeluarkan sehingga gugatan
belum resmi dapat didaftarkan. "Setelah kami pelajari, isi UU tersebut khususnya terkait klaster
ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," sebutnya. Dia bahkan menyebut
beberapa pasal yang merugikan kaum buruh.
Pasal 88C Ayat (1) misalnya menyebutkan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi
dan pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum
kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Pasal tersebut dinilai mengembalikan buruh kepada
rezim upah murah.
Selain itu, UU Ciptaker juga dinilai merugikan buruh karena adanya ketentuan PKWT atau
Karyawan Kontrak Seumur Hidup, outsourcing seumur hidup, dan pengurangan nilai pesangon.
Maka itu, dia mendesak DPR untuk segera menerbitkan legislative review terhadap undang-
undang tersebut.
21
