Page 444 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 444
SETELAH DITEKEN JOKOWI, UU CIPTA KERJA DIGUGAT BURUH KE MK
Sejumlah elemen buruh resmi mendaftarkan gugatan uji materi atau judical review ke Mahkamah
Konstitusi (MK) terhadap UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gugatan ini diajukan
oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI) versi Andi Gani Nena (AGN).
"Pendaftaran gugatan JR (judical review) UU cipta kerja Nomor 11/2020 sudah resmi tadi pagi
didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara oleh KSPI dan KSPSI AGN," kata
Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa (3/11).
Said mengatakan, KSPI bersama buruh Indonesia secara tegas menolak dan meminta agar UU
Cipta Kerja dibatalkan atau dicabut. Menurutnya, isi UU Cipta Kerja merugikan para buruh.
"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," ujarnya.
Berdasarkan kajian dan analisa yang dilakukan, KSPI menemukan banyak pasal yang merugikan
para buruh. Salah satunya yakni, sisipan Pasal 88 C ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib
menetapkan upah minimum provinsi dan Pasal 88 C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat
menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
"Penggunaan frasa 'dapat' dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat
merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak
menetapkan UMK," terang Said.
Selain itu, KSPI menilai UU Cipta Kerja menghilangkan periode batas waktu kontrak yang
terdapat di dalam Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003. Akibatnya, pengusaha bisa mengontrak
berulang-ulang dan terus-menerus tanpa batas periode menggunakan PKWT (Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu) atau karyawan.
"PKWT (karyawan kontrak) bisa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah diangkat menjadi
PKWTT (karyawan tetap). Hal ini berarti, tidak ada job security atau kepastian bekerja," tuturnya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Cipta Kerja,
Senin (2/11/2020). Pada tanggal yang sama, UU ini juga diteken oleh Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Laoly.
UU Cipta Kerja diundangkan dalam Nomor 11 tahun 2020. Adapun naskah UU yang disahkan
DPR dalam rapat paripurna 5 Oktober lalu, setebal 1.187 halaman. "Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 186 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari
salinan UU Cipta Kerja, Senin.
UU yang menuai berbagai penolakan kini sudah bisa diakses oleh publik melalui situs
Kementerian Sekretariat Negara. Masyarakat dapat mengunduh UU Cipta Kerja melalui laman
jdih.setneg.go.id, pada bagian produk hukum terbaru.
Reporter: Lisza Egeham Sumber: Liputan6.com [fik].
443
