Page 440 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

"Pagi ini kami akan secara resmi akan mendaftarkan gugatan judicial review ke MK terhadap uji
materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam
keterangannya, Selasa, 3 November.

KSPI juga masih akan melanjutkan aksi penolakan terhadap undang-undang dan melakukan
mogok kerja sesuai dengan yang diatur oleh ketentuan yang berlaku. Said menjamin aksi yang
digencarkan buruh bersifat anti-kekerasan.

Selanjutnya, KSPI pun bakal mendesak DPR untuk menerbitkan legislatif review terhadap UU
Nomor 11 Tahun 2020 dan melakukan kampanye atau sosialisasi tentang isi pasal-pasal yang
ditengarai merugikan buruh. "Sosialisasi tanpa melakukan hoaks atau disinformasi," ujar Said
Iqbal.

KSPI sebelumnya menolak penerbitan UU Cipta Kerja karena sejumlah klausul di dalamnya
disebut merugikan kaum pekerja. Setidaknya ada empat poin utama yang disoroti kaum pekerja.
Pertama, beleid itu ditengarai menyebabkan sistem upah murah berlaku.
Pasal yang dimaksud adalah Pasal 88C Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan
upah minimum provinsi dan Pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan
upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Penggunaan kata "dapat" dikhawatirkan
membuat penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) merugikan buruh.
KSPI juga memasalahkan hilangnya klausul upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah
provinsi atau kabupaten/kota (UMSK dan UMSP) karena diduga akan mendorong terjadinya
ketidakadilan. Said menekankan, KSPI meminta agar UMK tetap ada tanpa syarat dan UMSK
serta UMSP tidak dihilangkan.

Kedua terkait kontrak karyawan. KSPI menyebut UU Cipta Kerja telah menghilangkan periode
batas waktu kontrak yang terdapat di Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003. Akibatnya, menurut
Said, pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang dan terus-menerus tanpa batas periode
menggunakan PKWT atau karyawan.

Ketiga, KSPI memasalahkan dihapusnya Pasal 64 dan 65 UU Nomor 13 Tahun 2003 di UU Cipta
Kerja yang diduga mendorong perusahaan mengontrak pekerja dalam waktu yang panjang. KSPI
pun menyoroti dihapusnya batasan lima jenis pekerjaan yang terdapat di dalam Pasal 66 UU
sebelumnya yang memperbolehkan penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya untuk cleaning
service, cattering, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan.

"Dengan tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga
outsourcing, semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan utama atau pekerjaan pokok dalam
sebuah perusahaan bisa menggunakan karyawan outsourcing," ucapnya.

Keempat ialah pesangon. UU Cipta Kerja, kata Said, mengurangi nilai pesangon buruh dari 32
bulan upah menjadi 25 upah. "Hal ini jelas merugikan buruh Indonesia karena nilai jaminan hari
tua dan jaminan pensiun buruh Indonesia masih kecil dibandingkan dengan beberapa neagra
ASEAN," kata Said.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA.

439