Page 435 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keputusan sejumlah kepala daerah yang
menaikkan upah minimum provinsi (UMP) atau tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan dapat memicu terjadinya gelombang PHK secara besar-besaran. Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyesalkan keputusan Gubernur
Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan serta kepala daerah lainnya yang tetap
menaikkan upah minimum 2021 (UMP 2021).

PENGUSAHA WANTI-WANTI GELOMBANG PHK SAAT UPAH MINIMUM NAIK

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keputusan sejumlah kepala daerah yang
menaikkan upah minimum provinsi (UMP) atau tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan dapat memicu terjadinya gelombang PHK secara besar-besaran. Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyesalkan keputusan Gubernur
Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan serta kepala daerah lainnya yang tetap
menaikkan upah minimum 2021 (UMP 2021).

Diskresi yang diambil oleh kepala daerah tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Covid-19. "Dengan penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan SE, bahwa akan semakin
mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-
besaran dalam kondisi krisis," kata Hariyadi dilansir dari Antara, Selasa (3/11/2020).

Hariyadi menjelaskan bahwa penetapan UMP 2021 yang nilainya sama dengan tahun 2020 oleh
Kemenaker sudah tepat dan sesuai dengan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Nasional.
Keputusan tersebut juga mempertimbangkan dengan kondisi setidaknya 10 sektor perusahaan
yang terpukul akibat pandemi Covid-19.
Menurut dia, perhitungan tersebut sudah sangat rasional mengingat banyak dunia usaha yang
bahkan kesulitan untuk membayar upah secara normal dalam situasi pandemi.

Jika berdasarkan hitungan kondisi normal, besaran UMP justru mengalami penurunan karena
pertumbuhan ekonomi nasional yang negatif dan inflasi. "Tentunya tidak mungkin kalau kita
pakai formula yang minus ini, upahnya justru menurun, sehingga direkomendasikan upahnya
tetap," kata Hariyadi.

Berdasarkan data analisis dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh BPS,
tercatat bahwa hampir seluruh sektor mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan terkait
pembayaran upah.

Dari data tersebut, perusahaan yang menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan
operasional sekitar 53,17 persen berasal dari usaha menengah dan besar, serta 62,21 persen
usaha mikro dan kecil.

Apindo pada dasarnya sulit menerima SE Menaker tersebut, karena dalam kondisi memburuknya
situasi ekonomi seperti ini seharusnya UMP diturunkan sehingga kelangsungan bekerja pekerja/
buruh dapat terjaga. "Dengan berbagai proses dialog dan diskusi, kami berusaha untuk dapat
memahami keputusan pemerintah, sehingga Pemerintah Pusat menetetapkan UM 2021 sama
dengan UM 2020," kata Hariyadi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan
yang menyatakan, nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020, atau
dengan kata lain tidak naik. Bukan lagi demo, namun KSPI mengancam akan mogok kerja

434