Page 430 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

UU CIPTA KERJA, PENGUSAHA TAK BAYAR PESANGON DIANCAM PIDANA

Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Beleid itu mengatur beberapa ketentuan. Salah satunya, ancaman pidana bagi
pengusaha yang tak membayar pesangon kepada buruh. Dalam UU Ciptaker, aturan terkait
pesangon termuat dalam Pasal 156 ayat 1. Pasal itu menyatakan bila terjadi pemutusan
hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa
kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Dalam Pasal 185 ayat 1 dinyatakan bahwa bila pengusaha tak menjalankan kewajiban itu,
mereka diancam sanksi pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling
sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Berikut bunyi pasalnya, "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat
(2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp10O.0OO.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,0O (empat ratus juta
rupiah)." Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dalam unggahan video di Instagram
pribadinya, @hotmanparisofficial beberapa waktu lalu menyampaikan aturan ini memberikan
keuntungan bagi buruh yang memperjuangkan haknya untuk memperoleh pesangon.

Dengan keberadaan pasal itu, buruh yang selama ini butuh waktu berbulan-bulan untuk
menuntut pesangon melalui pengadilan perselisihan hubungan industrial (PHI) bisa
memperolehnya dengan cepat. Mereka kata Hotman bisa langsung melaporkan ke polisi bila
perusahaan tempat mereka bekerja tak membayar pesangon.

"Di sini (UU Ciptaker) ada pasal yang menyebutkan apabila majikan tidak membayar pesangon
sesuai ketentuan uu ini akan dianggap melakukan tindakan pidana kejahatan dan ancaman
hukumannya empat tahun penjara. Dengan satu laporan polisi kemungkinan uang pesangon
akan dapat. Selamat bagi para buruh dan para pekerja" ujar Hotman seperti dikutip dari akun
instagramnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan berbagai ketentuan sanksi di UU Cipta Kerja
menunjukkan beleid yang ditentang buruh itu tidak ompong. "Sanksi tetap ada, kami adopsi dari
uu lama, baik sanksi pidana maupun administratif. UU ini bergigi kuat, tidak ompong," kata Ida
dalam keterangan resmi.

(hrf/agt).

429