Page 431 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 431
Judul Resmi Diteken Jokowi, Ini 7 Potensi Kerugian di UU Ciptaker Menurut
Buruh
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2020/11/03/093206/resmi-diteken-
jokowi-ini-7-potensi-kerugian-di-uu-ciptaker-menurut-buruh
Jurnalis Bangun Santoso
Tanggal 2020-11-03 09:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Setelah kami pelajari, isi
undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya
merugikan kaum buruh
negative - Said Iqbal (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Penggunaan frasa 'dapat'
dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Karena
penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK. Hal ini akan
mengakibatkan upah murah
positive - Said Iqbal (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Bagaimana mungkin sektor
industri otomotif atau sektor pertambangan dan lain-lain, nilai upah minimumnya sama dengan
perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada UMSK yang
berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara
neutral - Said Iqbal (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Hal ini berarti, tidak ada job
security atau kepastian bekerja,
neutral - Said Iqbal (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) "ini mengesankan negara
melegalkan tenaga kerja diperjual belikan oleh agen penyalur. Padahal di dunia internasional,
outsourcing disebut dengan istilah modern slavery (perbudakan modern)
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat sedikitnya ada lima pasal yang merugikan
buruh dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang baru
ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11/2020) kemarin. Ketua Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan UU Cipta Kerja 11/2020 itu banyak pasal
yang merugikan buruh.
430