Page 431 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 431

Judul               Resmi Diteken Jokowi, Ini 7 Potensi Kerugian di UU Ciptaker Menurut
                                    Buruh
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.suara.com/news/2020/11/03/093206/resmi-diteken-
                                    jokowi-ini-7-potensi-kerugian-di-uu-ciptaker-menurut-buruh
                Jurnalis            Bangun Santoso
                Tanggal             2020-11-03 09:32:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Said Iqbal (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Setelah kami pelajari, isi
              undang-undang  tersebut  khususnya  terkait  klaster  ketenagakerjaan  hampir  seluruhnya
              merugikan kaum buruh

              negative - Said Iqbal (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Penggunaan frasa 'dapat'
              dalam  penetapan  upah  minimum  kabupaten/kota  (UMK)  sangat  merugikan  buruh.  Karena
              penetapan  UMK  bukan  kewajiban,  bisa  saja  gubernur  tidak  menetapkan  UMK.  Hal  ini  akan
              mengakibatkan upah murah

              positive - Said Iqbal (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Bagaimana mungkin sektor
              industri otomotif atau sektor pertambangan dan lain-lain, nilai upah minimumnya sama dengan
              perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada UMSK yang
              berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara

              neutral - Said Iqbal (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Hal ini berarti, tidak ada job
              security atau kepastian bekerja,

              neutral - Said Iqbal (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) "ini mengesankan negara
              melegalkan tenaga kerja diperjual belikan oleh agen penyalur. Padahal di dunia internasional,
              outsourcing disebut dengan istilah modern slavery (perbudakan modern)


              Ringkasan

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat sedikitnya ada lima pasal yang merugikan
              buruh  dalam  Omnibus  Law  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Nomor  11  tahun  2020  yang  baru
              ditandatangani  Presiden  Joko  Widodo  pada  Senin  (2/11/2020)  kemarin.  Ketua  Konfederasi
              Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan UU Cipta Kerja 11/2020 itu banyak pasal
              yang merugikan buruh.



                                                           430
   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436