Page 432 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 432
RESMI DITEKEN JOKOWI, INI 7 POTENSI KERUGIAN DI UU CIPTAKER MENURUT
BURUH
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat sedikitnya ada lima pasal yang merugikan
buruh dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang baru
ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11/2020) kemarin.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan UU Cipta Kerja
11/2020 itu banyak pasal yang merugikan buruh.
"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Said Iqbal dalam keteranganya, Selasa
(3/11/2020).
Berikut 5 Alasan KSPI menolak UU Cipta Kerja 11/2020: 1.
Sistem Upah Murah Kembali Berlaku Sistem rezim upah murah kembali berlaku karena pasal 88C
Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan Pasal 88C
Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan
syarat tertentu.
"Penggunaan frasa 'dapat' dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat
merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak
menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah," ucapnya.
Apalagi ditambah dengan dihilangkan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi
atau kabupaten/kota (UMSK dan UMSP), karena UU No 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 89 UU
No 13 Tahun 2003.
"Bagaimana mungkin sektor industri otomotif atau sektor pertambangan dan lain-lain, nilai upah
minimumnya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di
seluruh dunia ada UMSK yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap
PDB negara," jelasnya.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Karyawan Kontrak Seumur Hidup.
UU Ciptaker 11/2020 menghilangkan batas waktu kontak yang terdapat di dalam Pasal 59 UU
No 13 Tahun 2003, maka mulai sekarang pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang dan terus-
menerus tanpa batas periode menggunakan PKWT atau karyawan.
"Hal ini berarti, tidak ada job security atau kepastian bekerja," ucap Iqbal.
Regulasi yang mengatur PKWT atau karyawan kontrak batas waktu kontraknya dibatasi maksimal
5 tahun dan maksimal 3 periode kontrak dihapuskan, karyawan tak punya harapan lagi diangkat
menjadi karyawan tetap yang menjamin kepastian kerja.
3. Outsourcing Seumur Hidup
UU Ciptaker 11/2020 menghapus Pasal 64, 65, dan 66 UU No 13 Tahun 2003.
Dalam pasal 66 yang dihapus mengatur batasan 5 jenis pekerjaan yang memperbolehkan
penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya untuk cleaning service, catering, security, driver,
dan jasa penunjang perminyakan.
Dengan tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga
outsourcing, maka semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan utama atau pekerjaan pokok dalam
sebuah perusahaan bisa menggunakan karyawan outsourcing.
431
