Page 428 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

"Data pengawasan PSBB bisa juga dijadikan data untuk menentukan apakah perusahaan ini
terdampak atau tidak terdampak (pandemi Covid-19)," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah dalam konferensi virtual melalui Zoom,
Senin (2/11).

Selain itu, sambung dia, untuk menentukan apakah suatu usaha terdampak pandemi dan tidak
perlu menaikkan UMP 2021 juga dapat melalui usulan atau pengajuan permohonan dari
perusahaan itu sendiri. Permohonan itu ditujukan kepada Disnakertrans DKI Jakarta.

Andri menyebut, Pemprov DKI bersama dengan Dewan Pengupahan DKI merumuskan kriteria
perusahaan yang terdampak dan tidak. Kriteria inilah yang nantinya bakal digunakan untuk
mengkaji permohonan dari perusahaan tersebut dapat diterima atau tidak.

Apabila suatu perusahaan dinyatakan terdampak, maka dapat menyesuaikan besaran nilai upah
seperti tahun 2020, yakni sebesar Rp 4,2 juta. Nantinya, hal itu akan dikeluarkan melalui Surat
Keputusan (SK) Kepala Disnakertrans DKI.
Namun, Andri menjelaskan, bagi perusahaan yang memang sudah jelas terdampak selama
pandemi Covid-19, pihaknya tidak akan lagi melakukan pengkajian. Ia mencontohkan, sejumlah
sektor usaha yang pendapatannya anjlok akibat Covid-19 adalah mal, hotel, pariwisata, properti,
ritel, dan perdagangan makan minum.
"Untuk perusahaan yang sudah jelas (terdampak) enggak usah lagi kami lakukan pengkajian.
Contohnya mal, itu jelas tujuh bulan enggak operasional, otomatis kan terdampak.

Enggak usah lagi ada pengkajian," jelas Andri.

Sementara itu, sambung dia, sektor usaha yang tidak terdampak pandemi, nantinya wajib
menerapkan kebijakan UMP 2021 yang ditetapkan sebesar Rp 4,4 juta. Di antaranya ada
perusahaan telekomunikasi, jasa keuangan, dan kesehatan atau farmasi. "Perusahaan yang
memang tetap beroperasi dan tidak terdampak, boleh dong dia bayar upah tahun 2021 yang
sudah naik," kata Andri menambahkan.

427