Page 445 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 445
Judul UU Cipta Kerja Sudah Ditandatangani Presiden Jokowi, Mulai Berlaku
Kemarin, Namanya UU Nomor 11
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/11/03/uu-cipta-kerja-sudah-
ditandatangani-presiden-jokowi-mulai-berlaku-kemarin-namanya-uu-
nomor-11
Jurnalis Giri
Tanggal 2020-11-03 09:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Undang-undang Cipta Kerja yang menuai kontroversi di kalangan buruh akhirnya resmi berlaku.
Undang-undang itu telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. UU Cipta Kerja disahkan dalam
rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020. Beleid tersebut akhirnya diberi nomor UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Nomor 11 Tahun 2020 berisi 1.187 halaman.
UU CIPTA KERJA SUDAH DITANDATANGANI PRESIDEN JOKOWI, MULAI BERLAKU
KEMARIN, NAMANYA UU NOMOR 11
Undang-undang Cipta Kerja yang menuai kontroversi di kalangan buruh akhirnya resmi berlaku.
Undang-undang itu telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. UU Cipta Kerja disahkan dalam
rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020. Beleid tersebut akhirnya diberi nomor UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Nomor 11 Tahun 2020 berisi 1.187 halaman.
Beleid tersebut diundangkan pada Senin (2/11/2020) dan sudah diunggah di situs resmi
Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) dan bisa diakses oleh publik. Dengan demikian,
seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak 2 November 2020.
UU Cipta Kerja menghapus sejumlah ketentuan lama di UU Ketenagakerjaan, Perpajakan, dan
sejumlah UU lainnya. Draf final omnibus law UU Cipta Kerja yang diunggah di situs resmi
Kemensetneg berisi 1.187 halaman. Sebelumnya diketahui jumlah halaman UU Cipta Kerja kerap
berubah-ubah. Mulanya di situs DPR (dpr.go.id), diunggah draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah
1.028 halaman.
Kemudian, di hari pengesahan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, dua pimpinan Badan
Legislasi DPR memberikan draf setebal 905 halaman.
Kemudian, beredar versi 1.035 halaman yang dikonfirmasi oleh Sekjen DPR Indra Iskandar pada
12 Oktober 2020. Sehari kemudian, 13 Oktober 2020, DPR kembali mengonfirmasi mengenai
versi 802 halaman, dengan isi yang disebut tidak berbeda dengan versi 1.035 halaman. Draf
444
