Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 194 laporan pembayaran THR selama kurun waktu
20 hingga 23 April 2021.
"Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR -nya," kata Ida dalam Forum Merdeka Barat
9, Senin (26/4/2021).

Ida mengatakan, setiap laporan yang masuk ke posko melalui PTSA, call center maupun secara
online tercatat secara otomatis. Kemenaker juga berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja
untuk mempercepat penanganan laporan THR.

Ida mengatakan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih
efektif.

Ida meminta gubernur, bupati atau wali kota untuk mengambil langkah-langkah bagi perusahaan
yang masih terdampak Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan
Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Langkah yang
dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan
pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara kekeluargaan.

"Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Selain itu, ia meminta gubernur dan bupati/wali kota agar menegakan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021.

Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil
pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

"Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021
dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak
mampu membayar, maka pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong pihak
pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan
pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan
dengan kondisi perusahaan.

"Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan
pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan
melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai
dengan rekomendasi kepada Gubernur/Walikota/Bupati setempat untuk pengenaan sanksi
administratif," tegas dia.

162