Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Kadisnakertrans Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo menjelaskan pembayaran THR keagamaan
telah diatur dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Surat itu bernomor M/6HK.04/IV/2021
tanggal 12 April tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh.

AWASI PENGUSAHA TAK BAYAR THR, DISNAKERTRAS JATIM BUKA POSKO
PENGADUAN

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim akan membuka posko
pelayanan Tunjangan Hari Raya (THR). Pendirian posko tersebut sebagai bentuk pengawasan
terhadap pelaksanaan pembayaran THR keagamaan 2021.

Kadisnakertrans Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo menjelaskan pembayaran THR keagamaan
telah diatur dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Surat itu bernomor M/6HK.04/IV/2021
tanggal 12 April tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh.

Tak hanya itu, surat edaran itu kemudian ditindaklanjuti oleh surat edaran Gubernur Jatim
bernomor 560/6490/012/2021 tanggal 22 April 2021 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau
buruh. Surat edaran itu kemudian ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jatim.

Sedangkan untuk pembayaran THR, kata Himawan, perusahaan atau pengusaha wajib
membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. Namun jika nantinya perusahaan
atau pengusaha tidak membayarkan THR maka pihak Disnakertrans akan melakukan
pengawasan dan penegakan melalui posko yang ada.

"Pertama, posko THR ini berhubungan dengan ketepatan waktu membayar 7 hari sebelum hari
raya. Kedua adalah besaran yang harus dibayarkan. Ketiga kalau terjadi persoalan-persoalan
yang tidak bisa dipenuhi maka kami akan melakukan penegakan," terang Himawan kepada
wartawan, Senin (26/4/2021).

Menurut Himawan, penegakan terkait tidak dibayarkannya THR itu yakni dengan memeriksa
pengusaha yang bersangkutan. Sebab, ia ingin menepis anggapan bahwa pihaknya selama ini
selalu membela perusahaan atau pengusaha.

"Penegakannya yakni dengan memeriksa pengusaha apa alasannya tidak bisa bayar. Nah kalau
kemudian tidak mampu bayar seperti apa kemampuan membayar. Dan ini harus bersama-sama
supaya ada fairness. Sehingga jangan sampai kami Disnaker seolah-olah membela pengusaha,"
ujarnya.

"Dalam konstruksi THR ini kami ingin melibatkan para serikat pekerja dan buruh untuk turut
sama-sama mengawasi. Itu sebabnya kita lakukan secara terbuka terkait persoalan THR yang
ada di Jatim," imbuh Himawan.
Lalu bagaimana jika ada pengusah yang tidak membayar? Himawan mengaku tidak bisa
memberikan sanksi karena prinsipnya THR harus tetap dibayarkan. Namun jika memang ada
pengusaha yang tidak membayar THR maka hal itu akan dimasukan dalam berita acara dan
diserahkan ke pekerja untuk disepakti bersama.

"Kita belum bisa ngomong soal sanksi tapi kita akan membuat berita acara. Tentu kita akan
serahkan pekerja yang bekerja di tempat itu disepakati seperti apa. Prinsipnya tidak sanksi,
prinsipnya harus dibayar. Harus tetap dibayar. Apakah itu skemanya itu 1 bulan, 2 bulan
prinsipnya harus dibayar," urainya.

"Kalau kemudian tidak ada solusi bukan saya yang di bagian itu. Itu harus menjadi kesepakatan
dengan pekerja," tambah Himawan.

157