Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 157
Judul Awasi Pengusaha Tak Bayar THR, Disnakertras Jatim Buka Posko
Pengaduan
Nama Media detik.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://news.detik.com/berita-jawa-timur/5547459/awasi-pengusaha-
tak-bayar-thr-disnakertras-jatim-buka-posko-pengaduan
Jurnalis Amir Baihaqi
Tanggal 2021-04-26 20:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Himawan Estu Bagijo (Kadisnakertrans Provinsi Jatim) Pertama, posko THR ini
berhubungan dengan ketepatan waktu membayar 7 hari sebelum hari raya. Kedua adalah
besaran yang harus dibayarkan. Ketiga kalau terjadi persoalan-persoalan yang tidak bisa
dipenuhi maka kami akan melakukan penegakan
negative - Himawan Estu Bagijo (Kadisnakertrans Provinsi Jatim) Penegakannya yakni dengan
memeriksa pengusaha apa alasannya tidak bisa bayar. Nah kalau kemudian tidak mampu bayar
seperti apa kemampuan membayar. Dan ini harus bersama-sama supaya ada fairness. Sehingga
jangan sampai kami Disnaker seolah-olah membela pengusaha
neutral - Himawan Estu Bagijo (Kadisnakertrans Provinsi Jatim) Dalam konstruksi THR ini kami
ingin melibatkan para serikat pekerja dan buruh untuk turut sama-sama mengawasi. Itu
sebabnya kita lakukan secara terbuka terkait persoalan THR yang ada di Jatim
negative - Himawan Estu Bagijo (Kadisnakertrans Provinsi Jatim) Kita belum bisa ngomong soal
sanksi tapi kita akan membuat berita acara. Tentu kita akan serahkan pekerja yang bekerja di
tempat itu disepakati seperti apa. Prinsipnya tidak sanksi, prinsipnya harus dibayar. Harus tetap
dibayar. Apakah itu skemanya itu 1 bulan, 2 bulan prinsipnya harus dibayar
negative - Himawan Estu Bagijo (Kadisnakertrans Provinsi Jatim) Kalau kemudian tidak ada solusi
bukan saya yang di bagian itu. Itu harus menjadi kesepakatan dengan pekerja
Ringkasan
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim akan membuka posko
pelayanan Tunjangan Hari Raya (THR). Pendirian posko tersebut sebagai bentuk pengawasan
terhadap pelaksanaan pembayaran THR keagamaan 2021.
156