Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 161
MENAKER KEMBALI INGATKAN PENGUSAHA SEGERA BAYAR THR
Jakarta - Menjelang Lebaran 2021, Menaker Ida Fauziyah kembali mengingatkan kalangan
pengusaha untuk segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja/buruh
selambat-lambatnya H-7 perayaan Idulfitri 1442H.
Menurut Ida Fauziyah, pembayaran THR secara penuh akan berdampak positif terhadap
perekonomian, karena hal tersebut akan mendorong daya beli masyarakat, khususnya
pekerja/buruh. Peningkatan konsumsi akan berimbas pada meningkatnya perputaran ekonomi
yang semakin cepat.
"Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun ini pemerintah berkomitmen bahwa THR 2021 harus
dibayarkan secara penuh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab di awal
tahun 2021, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif kepada pengusaha, untuk
memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada pekerja/buruh," ujar Ida
Fauziyah, di Jakarta, Senin (26/4/2021).
Ditegaskannya, pemerintah sangat serius dalam pembayaran THR tahun 2021, karena ini
merupakan salah satu instrumen agar dapat cepat memulihkan perekonomian Indonesia.
Keseriusan ini, dapat terlihat dengan digalakkannya pembentukan Posko THR, dan dilibatkannya
Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan
Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau Posko THR.
"Dilibatkannya SP/SB dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional
bertujuan agar pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana
dengan baik," ujar Menaker.
Kepada para pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H-1 Lebaran, akan ada
sanksi 5 persen dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja. "Sedangkan bagi
pengusaha yang tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga pembatasan aktivitas
usaha, " kata Ida Fauziyah.
Dengan kondisi perekonomian pada fase pemulihan, dan situasi ekonomi jauh lebih baik
dibandingkan periode sebelumnya, Menaker Ida meyakini kondisi kalangan pengusaha sudah
membaik dan mampu membayar THR secara penuh dan tepat waktu.
Ida Fauziyah mengatakan pemerintah pun telah memberikan banyak insentif kepada pengusaha.
Menurutnya, pengusaha dapat berkontribusi lebih besar dalam memulihkan pergerakan ekonomi
dengan membayarkan THR kepada pekerja.
"Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan dan waktu yang
ditentukan, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan/pengusaha terdampak
pandemi COVID-19. Yakni penundaan pembayaran THR paling lambat H-1 Lebaran, sepanjang
pengusaha tersebut melakukan dialog dengan para pekerja dan menyampaikan laporan
keuangannya," katanya.
Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, hasil kesepakatan antara perusahaan dan pekerja tersebut
harus dibuat secara tertulis dan harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota
paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. "(Kesepakatan tertulis-red) Ini tidak
menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai besaran dalam peraturan perundang-
undangan," ujarnya.
160
