Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 156
Pembayaran THR ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang
akan mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Sebelum mengeluarkan Surat Edaran (SE) THR, kami telah melakukan diskusi dengan
stakeholder tripartit dan dewan pengupahan nasional. Harapannya karena pemerintah sudah
memberikan banyak insentif, ada kepatuhan dari para pengusaha untuk membayar THR," ujar
Ida dalam webinar di channel YouTube FMB9ID_IKP, Senin 26 April 2021.
Esensi dari Surat Edaran (SE) terkait pemberian THR keagamaan 2021 untuk pekerja dan buruh
paling lambat H-7 hari raya keagamaan. THR ini adalah pendapatan non upah yang wajib
dibayarkan untuk para pekerja yang sudah bekerja 1 bulan atau terus menerus, atau lebih baik
yang hubungan kerjanya termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Besarannya 1 bulan upah; dan proporsionalitas
yang masa kerjanya 1 bulan terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan.
"Bagi perusahaan yang tidak bisa bayar H-7, kami minta membuka dialog secara kekeluargaan
dengan itikad baik serta kesepakatan tertulis tentang batas waktu pembayaran THR tersebut,
dan kami memberikan kelonggaran H-1. Ini tidak menghilangkan kewajiban pembayaran THR,"
ucapnya.
Dalam SE tersebut, ketidakmampuan untuk membayar THR tepat waktu wajib dibuktikan dengan
laporan internal keuangan perusahaan secara transparan dan dilaporkan kepada Disnaker
setempat paling lambat H-7 hari raya keagamaan.
"Ingat, seandainya tidak mampu, perusahaan harus berdialog kepada para pekerjanya, tetapi
harus diingat pembayaran THR bagi perusahaan tidak mampu adalah maksimal H-1 hari raya
keagamaan. Tidak akan dicicil seperti tahun lalu," pungkasnya.
155
