Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 187

MENAKER JANJI LANGSUNG TINDAKLANJUTI LAPORAN PELANGGARAN THR

              Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bakal memproses tiap laporan yang
              masuk  ke  posko  pengaduan  THR  yang  tersebar  di  34  provinsi  di  Indonesia.  Ia  mengatakan
              pengawas ketenagakerjaan akan terus mengawasi kelancaran proses pembayaran tahun ini.

              "Setelah terlapor di posko baik kementerian Ketenagakerjaan maupun di kabupaten/kota, kalau
              ada perusahaan yang membandel tidak memenuhi kewajibannya maka kami, para pengawas
              akan  turun  secara  langsung  dan  memberikan  nota  pengawasannya,"  ujarnya  dalam  diskusi
              virtual yang digelar Forum Merdeka Barat, Senin (26/4).

              Nantinya,  pengawas  ketenagakerjaan  akan  mendorong  pengusaha  dan  pekerja  melakukan
              dialog  untuk  pelaksanaan  pembayaran  THR  sesuai  peraturan  perundang-undangan  dan
              menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.

              Jika  terdapat  perusahaan  yang  tidak  mampu  membayarkan  THR  tujuh  hari  sebelum  hari-h
              lebaran,  ia  meminta  segera  dibuat  kesepakatan  bipartit  atau  antara  pengusaha  dan  pekerja
              untuk jangka waktu pembayaran.

              Hasil kesepakatan antara perusahaan dan pekerja tersebut harus dibuat secara tertulis dan harus
              dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota paling lambat 7 hari sebelum hari
              raya  keagamaan.  Meski  demikian  dispensasi  tersebut  tak  hanya  berupa  diundurnya  masa
              pembayaran THR h-1 lebaran.

              "Penundaan  pembayaran  THR  paling  lambat  H-1  Lebaran,  sepanjang  pengusaha  tersebut
              melakukan dialog dengan para pekerja dan menyampaikan laporan keuangannya," tuturnya.

              Ida juga mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR, yakni 5
              persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha
              untuk membayar.

              Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
              administrasi  berupa  teguran  tertulis,  pembatasan  kegiatan  usaha,  penghentian  sementara
              sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan kegiatan usaha.

              "Harapannya  sekali  lagi  karena  pemerintah  sudah  memberikan  banyak  sekali  insentif,  ada
              kepatuhan dari pengusaha untuk membayar THR ini. Dengan pembayaran THR ini pemerintah
              berharap sekali akan meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong konsumsi masyarakat,
              yang pada akhirnya bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi kita," pungkasnya.



























                                                           186
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192