Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 191
Ida Fauziah menyebutkan, pembentukan posko THR sebagai bentuk pemberian kepastian hukum
bagi pekerja. Dia juga menyebut, melalui posko pemerintah akan mengatasi permasalahan jika
ada keluhan.
"Di posko juga bisa berkonsultasi terkait pembayaran THR yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan," beber Ida Fauziah.
Ida Fauziah memastikan pekerja bisa melakukan pengaduan pembayaran THR dengan
mengunjungi langsung posko di dinas ketenagakerjaan pada masing-masing daerah, melalui
daring, maupun call center 1500 630.
Menurutnya, jika mendapat aduan maka pengawas ketenagakerjaan akan mengirimkan nota
pemeriksaan hingga memberikan rekomendasi kepada gubernur dan atau wali kota setempat
untuk memberikan sanksi.
Ida Fauziah melanjutkan, sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan
usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi hingga pembekuan usaha. Kemudian,
sanksi maupun denda sebesar 5 lima persen dari total THR yang harus dibayarkan perusahaan.
"Kami berharap teman-teman serikat pekerja maupun buruh maupun teman pengusaha mau
pantau secara langsung posko THR secara periodik dan melihat bagaimana progres pembayaran
THR yang terlapor di posko ketenagakerjaan," jelas Ida Fauziah.
Politikus PKB itu menegaskan, pemerintah telah memberikan banyak insentif kepada dunia
usaha, sehingga pengusaha diharapkan patuh dalam membayarkan THR.
"Harapannya adalah ada kepatuhan dari para pengusaha untuk membayar THR. Pemerintah
berharap sekali ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya bisa mencapai
target pertumbuhan ekonomi kita," ujar Ida Fauziah.
Menaker telah menerbitkan aturan mengenai pemberian THR untuk Lebaran 2021 melalui Surat
Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Berdasarkan SE tersebut, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan.
Sedangkan bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan tidak mampu membayar THR
seperti waktu yang ditentukan diminta untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan itikad
baik dan membuat kesepakatan secara tertulis dengan batas waktu pembayaran THR tersebut
dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran.
(jpnn/ant).
190
