Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

410 PERUSAHAAN DIADUKAN TERKAIT THR DI LEBARAN 2020, 5 PERUSAHAAN
KENA SANKSI
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, ada lima perusahaan
yang dikenakan saksi administrasi terkait pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR )
2020. Kelimanya berada di Provinsi Jawa Tengah, Riau, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Berdasarkan data Kemnaker, sebanyak 410 perusahaan diadukan terkait permasalahan
pembayaran THR pada tahun lalu. Dari total aduan tersebut, 307 perusahaan saat ini sudah
selesai melalui pemeriksaan dan pembinaan, serta sudah melaksanakan pembayaran THR.

"Artinya, perusahaan sudah melaksanakan pembayaran THR, baik yang terlambat bayar,
tertunda maupun yang menyepakati pembayaran sesuai maupun tidak sesuai dengan THR," kata
Ida dalam webinar FMB 9 pada Senin (25/4/2021).

Adapun lima perusahaan yang dikenakan sanksi termasuk dalam kategori 307 perusahaan
tersebut. "Kemudian dari 300 sekian itu, ada 5 perusahaan yang direkomendasikan sanksi
administrasi," sambungnya.

Kemudian, sebanyak 103 perusahaan masih dalam proses pemeriksaan dan pemanggilan oleh
dinas ketenagakerjaan untuk pelaksanaan nota pemeriksaan 1 dan 2. Beberapa di antaranya
terkait permasalahan perselisihan lingkungan industrial, yang sedang diproses sesuai mekanisme
PHI Kemnaker.

"Jadi kalau dilihat data secara keseluruhan dari 410, itu sudah diselesaikan sesuai dengan
kesepakatan yang ada. Dari pengaduan yang ada, sebagian besar sudah ditindaklanjuti dan
dilakukan pembayaran," jelas Ida.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Pos
Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (Posko) THR 2021 sudah ada di 34 provinsi seluruh
Indonesia. Pembentukan Posko ini untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan
pembayaran THR Keagamaan 2021.

"Saya minta kepada Gubernur untuk membentuk Posko THR dan melaporkan ke Kemenaker.
Alhamdulillah, sampai saat ini 34 provinsi telah membentuk Posko THR," tutur Ida dalam webinar
FMB9 pada Senin (26/4/2021).

Selain hadir secara offline di pusat dan daerah, Posko THR juga bisa diakses melalui online dan
call center yang telah disediakan.

Mengenai teknik pengawasannya, Kemnaker setelah menerima pengaduan dari Posko THR akan
secara periodik melakukan pemeriksaan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
Selanjutnya, memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan
THR 2021.

Pengawas ketenagakerjaan akan mendorong pengusaha maupun pekerja untuk berdialog terkait
pelaksanaan pembayaran THR sesuai peraturan perundang-undangan, dan menyesuaikan
dengan kondisi perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR H-7, maka
diberikan relaksasi sampai H-1.

Jika THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan, Ia mengimbau Gubernur, Wali Kota
hingga Bupati untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan. Sanksi ini
berupa administratif dan denda.

"Ada denda jika tidak bisa membayar sesuai ketentuan waktu, sebesar 5 persen dari akumulasi
nilai THR -nya sendiri," ungkap Ida.

192