Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

perlu hadir dalam hal ini. Karena juga yang tahu kemampuan perusahaan itu adalah pengusaha
dan pekerjanya itu," ujarnya dalam diskusi yang digelar Forum Merdeka Barat, Senin (26/4).

APINDO MINTA PEMERINTAH TAK IKUT CAMPUR SOAL KESEPAKATAN THR

Jakarta - Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (
Apindo ) Adi Mahfudz Wuhadji meminta pemerintah tak ikut campur jika buruh dan perusahaan
telah menyepakati pembayaran THR ditunda tahun ini.
"Jika sudah tercapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, ini bukan mengesampingkan
pemerintah, saya kira pemerintah tidak perlu hadir dalam hal ini. Karena juga yang tahu
kemampuan perusahaan itu adalah pengusaha dan pekerjanya itu," ujarnya dalam diskusi yang
digelar Forum Merdeka Barat, Senin (26/4).
Adi mengaku sepakat dengan kebijakan pemerintah bahwa THR Keagamaan tahun ini harus
sesuai dengan aturan perundang-undangan yakni diberikan secara penuh h-7 sebelum lebaran.

Sebab, hal tersebut merupakan hak pekerja yang tak boleh ditunda apalagi dikurangi. "Namanya
regulasi, harus ditegakkan. Tidak boleh abu-abu dan yang penting sudah juga dikomunikasikan
sama kami dan dengan informasi yang cukup," ucapnya.

Hanya saja, menurut Adi, hingga saat ini masih ada perusahaan yang benar-benar tak mampu
membayarkan THRnya tanpa dicicil.

"Jika sama sekali tidak mampu, seyogyanya juga ada kesepakatan bersama di sana. Tentu
mekanisme kesepakatan ini tergantung dua belah pihak antara pengusaha dan pekerja. Ini saya
kira, sejauh dialog dikedepankan," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan dispensasi
yang diberikan pemerintah kepada perusahaan yang terdampak pendemi covid-19 tidak
menghilangkan kewajiban mereka untuk membayarkan THR.

"Bagi perusahaan yang masih terdampak covid-19 dan tidak mampu membayar THR seperti
waktu yang ditentukan H-7, maka kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan
dengan iktikad baik," katanya.
Di samping itu, kata dia, hasil dialog antara pengusaha dan perwakilan pekerja mengenai
pembayaran THR juga dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

"Ada denda jika tidak mampu membayar sesuai ketentuan waktu. Denda sebesar 5 persen dari
akumulasi nilai THRnya sendiri. Kami berharap sekali pengusaha dapat memenuhi kewajiban
membayar THR sebagaimana ketentuan," tegasnya.

196