Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 201
Peningkatan konsumsi akan berimbas pada meningkatnya perputaran ekonomi yang semakin
cepat.
"Tahun ini pemerintah berkomitmen THR 2021 harus dibayarkan secara penuh dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab di awal tahun 2021, Pemerintah telah
mengeluarkan berbagai insentif kepada pengusaha, untuk memulihkan pergerakan ekonomi
dengan membayarkan THR kepada pekerja," ujar Ida Fauziyah dalam Forum Merdeka Barat 9,
Senin (26/4/2021).
Ida mengatakan, pihaknya sangat serius dalam pembayaran THR tahun 2021, karena ini
merupakan salah satu instrumen agar dapat cepat memulihkan perekonomian Indonesia.
Keseriusan ini, dapat terlihat dengan digalakkannya pembentukan Posko THR, dan dilibatkannya
Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan
Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau Posko THR.
"Dilibatkannya SP/SB dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional
bertujuan agar pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana
dengan baik," ujar Ida.
Ida menegaskan, bagi para pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H-1
Lebaran, akan ada sanksi 5 persen dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja.
"Pengusaha yang tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga pembatasan
aktivitas usaha," ujar Ida.
Ida menilai saat ini kondisi perekonomian pada fase pemulihan, dan situasi ekonomi jauh lebih
baik dibandingkan periode sebelumnya. Maka dari itu, Ida yakin kondisi pengusaha sudah
membaik dan mampu membayar THR secara penuh dan tepat waktu.
200
