Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 203
Dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Ida meminta
kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR 2021 kepada pekerja
sesuai peraturan perundang-undangan atau h-7 Idulfitri.
Untuk perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR
sesuai waktu yang ditentukan, Menaker mewajibkan dialog untuk mencari kesepakatan untuk
hal tersebut. Serta, pembayaran THR paling lambat untuk perusahaan yang terdampak pandemi,
yaitu H-1 Idul Fitri.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan juga mengatasi masalah, jika ada keluhan dan
konsultasi, Ida meminta kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk menegakkan hukum sesuai
kewenangannya. Juga kepala daerah memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas.
Selain itu, dia meminta kepada para gubernur untuk membentuk posko THR dan melaporkan
kepada Kemenaker. Hingga saat ini, kata dia, 34 provinsi sudah membentuk posko THR.
"Sekali lagi karena pemerintah sudah beri insentif, harapannya kepatuhan dari pengusaha untuk
membayarkan THR sehingga ada pergerakan ekonomi dan peningkatan konsumsi," ujar dia.
202
