Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

MENAKER IDA FAUZIYAH UMUMKAN KEBIJAKAN BARU TENTANG PEMBAYARAN
THR, TAK LAGI MAKSIMAL H-7
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Sudah dua
pekan umat muslim di Indonesia menjalankan ibadah di bulan ramadhan. Saat bulan ramadhan,
tentu salah satu hal yang paling ditunggu ialah tentang pembagian Tunjangan Hari Raya (THR).

Kebijakan terbaru, diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tentang pembayaran
THR. Ida memberikan kelonggaran pembayaran THR bagi perusahaan terdampak Covid-19.

Dia menyampaikan pelonggaran itu harus dengan dialog kekeluargaan dan maksud itikad baik
sebelum Idul Fitri 1442 Hijriyah.

"Bagi perusahaan yang tidak dapat membayarkan THR sesuai waktu yang ditentukan yaitu H-7.
Kami meminta dibuat kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu pembayaran dan kami
berikan kelonggaran paling lambat H-1," kata Menaker dalam webinar, Senin (26/4/2021).

"Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban bayar THR sesuai dengan besaran yang
ditentukan di peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Ida menyebut, tidak semua perusahaan dapat mengulur waktu pembayaran THR.

Perusahaan terdampak Covid-19 ini harus melampirkan laporan keuangan perihal
ketidakmampuan membayar THR tepat waktu.

"Saya sampaikan di Surat Edaran bahwa laporan keuangan internal perusahaan harus
ditunjukkan secara transparan dan dilaporkan kepada Disnaker setempat paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan," ucap dia.

Pemerintah juga telah menyiapkan Posko THR 2021 tidak hanya di pusat tetapi juga di Provinsi
dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

"Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR-nya," kata Ida Fauziyah.

Pendirian Posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi
lebih efektif.
"THR adalah pendapatan non upah yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh," kata Ida.

Menurut Ida peran pemerintah daerah terkait adanya Posko THR di hampir semua provinsi di
Indonesia sangat penting.

Pasalnya THR mendorong tingkat konsumsi, dimana uang THR akan diputar untuk dibelanjakan
keperluan lebaran dan juga dikirim ke kampung halaman.
Jika masyarakat berbelanja, otomatis permintaan di pasar akan meningkat. Dengan demikian,
penjualan industri kembali naik.

Ia berharap, Posko THR dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan
dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu
pekerja/buruh dan pengusaha.

Bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR Keagamaan 2021.

Ida meminta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar tidak segan-segan menjatuhkan
sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

206